Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyetujui usulan agar dana dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan (Bapeltarum) yang saat ini ada di Menteri keuangan bisa dialihkan ke Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memperkuat likuiditas. "Wapres setujui usulan agar dana Bapeltarum yang dipegang Menteri Keuangan dialihkan ke BTN," kata Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari seusai rapat khusus soal Rusun di kantor Wapres Jakarta, Rabu. Dalam rapat yang dipimpin langsung Wapres Jusuf Kalla tersebut dihadiri oleh Menteri PU Joko Kirmanto, Kepala Bappenas Paskah Suzeta, Menpera Yusuf Asy'ari dan Menteri Kehutanan MS Kaban serta Gubernur DKI Fauzi Bowo. Lebih lanjut Menpera menjelaskan, saat ini ada dana sekitar Rp2 triliun dari Bapeltarum yang berada di Menkeu. Jika dana tersebut bisa dialihkan ke BTN, tambah Menpera maka hal itu bisa digunakan untuk membiayai pembangunan rusun dan perumahan lainnya. Selain telah disetujuinya pengalihan dana Bapeltarum ke BTN tersebut rapat juga memutuskan diperbolehkannya tanah-tanah negara dilepas jika digunakan sebagai lokasi pembangunan rusunami atau rusunawa. "Tanah-tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan rusun dibenarkan dilepas dan untuk di DKI diputuskan harganya Rp1 juta per meter," kata Menpera. Untuk itu, tambahnya masih ditunggu tanda tangan persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam keterangan pers tersebut Menpera mengatakan sangat gembira karena banyaknya permohonan yang masuk untuk membangun rusun. "Untuk wilayah DKI ada banyak permintaan dan direncanakan akan dibangun 327 tower. Sedangkan di Batam ada 64 tower yang siap dibangun," kata Menpera. Rakor yang dimulai sejak pukul 16.00 wib tersebut baru berakhir pukul 18.00 wib. Rapat selain membahas soal perkembangan pembangunan Rusunami dan rusunawa juga membahas soal penanganan banjir.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
