Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Inggris melalui Departemen Pembangunan Internasional menghibahkan 1 juta pound untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009.

Dubes Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia yang diwakili Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary di gedung Bappenas Jakarta, Rabu mengatakan Indonesia telah mencapai hasil yg mengagumkan dalam kehidupan politiknya dengan keberhasilan pada Pemilu 1999 dan 2004, serta ratusan pilkada yang telah dilakukan.

"Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan wanita di parlemen penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan pembagian kejehateraan yang berimbang," katanya.

Sementara itu Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pemilu 2009 harus berlangsung dengan sukses mengingat dampak krisis finansial dan ekonomi global saat ini bisa berujung pada krisis politik.

"Jadi ini harus sukses agar jangan sampai terjadi krisis politik," jelasnya.

Paskah meyakini tingkat partisipasi pemilih dalam beberapa pilkada yang mencapai lebih dari 70 persen saat ini mengindikasikan potensi partisipasi yang baik dalam pemilu yang mendatang, apalagi dengan tingkat partisipasi pada Pemilu 2004 yang telah mencapai 77 persen.

Dia memastikan bahwa semua bantuan hibah yang masuk selama ini telah teralokasi dalam APBN 2008 dan 2009. "Partisipasi dan bantuan donor dari lokal dan asing, kalau dibandingkan dengann pemilu 2004 lebih terkoordinasi dengan terkontrol karena ada UNDP yang mengelola Multi Donor Trust Fund (MDTF) ini. Dulu partisipasi donor langsung ke daerah, sehingga timbul persepsi ada persaingan negara dan daerah untuk dapat partisipasi donor," katanya.

Selain itu, katanya, semua bantuan dari donor dipastikan menggunakan prinsip Deklarasi Paris, dimana penggunaan hibah ditentukan oleh penerima donor.

Sementara, Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia, Hakan Bjorkman mengatakan  tingkat keterwakilan perempuan di DPR saat ini masih sekitar 9 persen, sementara di di DPRD baru 5 persen.

Bahkan, tambahnya, Indonesia masih kalah jauh dari negara miskin di Afrika Rwanda yang memiliki tingkat keterwakilan lebih dari 50 persen.

Dia menjelaskan, lima negara di dunia yang memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi adalah Rwanda, Swedia, Kuba, Finlandia, dan Argentina. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008