Profil Partai: PBB Mencoba Kembalikan Kejayaan

Jakarta (ANTARA News) - Sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia mengenai Partai Masyumi yang pernah berjaya pada era Orde Lama dan obsesi ingin menghadirkan kejayaan mengilhami sejumlah tokoh mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).

PBB yang didirikan 17 Juli 1998 dan berasaskan Islam pun tak segan mengklaim sebagai partai penerus Masyumi. Deklaratornya adalah Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah tokoh lainnya.

Yusril, dikenal sebagai ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI). Dia pernah menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan (pada era Presiden Abdurrahman Wahid), Menteri Hukum dan HAM (era Presiden Megawati Soekarnoputri) dan pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di PBB, Yusril semula menjabat ketua umum partai berlambang bulan dan bintang, namun kemudian kini menjabat Ketua Majelis Syuro PBB. Sejak 1 Mei 2005, Ketua umum DPP PBB dijabat Malam Sambat (MS) Ka'ban yang juga Menteri Kehutanan (Menhut) Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepiawaian menangani manajemen partai melejitkan PBB sebagai peserta Pemilu tahun 1999 dan 2004. Pada Pemilu 1999, PBB memperoleh 13 kursi dan berhak membentuk Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB). Namun hasil Pemilu 2004, dengan perolehan suara 2.970.487 pemilih (2,62 persen) dan mendapatkan 11 kursi di DPR, PBB harus bergabung dengan partai lainnya untuk membentuk Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD).

Meski fraksinya bergabung dengan partai lain, tetapi popularitas PBB tidak tenggelam. Publik mengenal karakter dan ciri kadernya seperti Ali Mochtar Ngabalin dan Yusrin Ihza Mahendra.

Platform Partai Bulan Bintang adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam. Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan.

Sedangkan, program khusus yang dikembangkan Partai Bulan Bintang, di antaranya bidang kenegaraan/pemerintahan (dalam negeri), yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merdeka dan berdaulat serta menempatkan hukum di atas segala aspek kehidupan, yang dikenal dengan istilah negara hukum (rechtsstaat) atau supremasi hukum.

Selain itu, memberdayakan/memfungsikan lembaga legislatif, dengan cara memperjelas ruang lingkup dan kewenangan serta memisahkan kedudukan Ketua MPR dan DPR.

PBB mendorong pengembangan otonomi daerah yang diperluas dan berimbang serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dibuka peluang untuk dilakukan audit oleh akuntan publik atas kekayaan pejabat-pejabat tinggi negara.

Sejak didirikan, PBB mengupayakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, membangun budaya politik yang berakhlakul karimah, memperjuangkan dibuatnya Undang-Undang Toleransi Beragama serta mengembangkan provinsi menjadi 43 dengan 8 daerah istimewa dan 6 daerah khusus.

Untuk bidang luar negeri, PBB tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tetap berdasarkan ideologi negara yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Islam di seluruh dunia.

Selain itu, menentang segala bentuk kolonialisme, arogansi, penindasan dan dominasi dari negara-negara manapun dan menjalin hubungan dan kerjasama. Di bidang pertahanan dan keamanan, PBB memperjuangkan pemisahan yang tegas antara Polri dengan TNI serta menempatkan Polri di lingkungan Departemen Kehakiman RI. Memperjuangkan pemisahan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan jabatan Panglima TNI.

PBB mendorong penghapusan dwifungsi TNI dan TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan dan keamanan atau kepada fungsi profesionalismenya, menghapuskan keberadaan TNI di DPR.

PBB mendorong penguatan pertahanan dan keamanan di bidang kelautan (maritim) untuk melindungi kepentingan Indonesia mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga yang akan diikuti PBB. Sebagai peserta Pemilu dengan nomor urut 27, PBB sudah menyusun strategi, termasuk dalam pengajuan calon presiden (capres) dan wakil presiden (Cawapres).

Untuk Capres, PBB telah menetapkan bahwa Ketua Dewan Syura DPP PBB Yusril Ihza Mahendra secara resmi diajukan menjadi calon Capres.

Keputusan mengusung Yusril ditetapkan melalui Mukernas IV Partai Bulan Bintang (PBB) pada 16 Juli 2008. "PBB memutuskan pencalonan kader terbaik PBB, Yusril Ihza Mahendra untuk maju pemilihan presiden 2009," kata Sekretaris Jenderal PBB Sahar L. Hasan.

Niat mencalonkan diri sebagai presiden sudah lama diungkapkan Yusril. Namun, saat itu PBB belum lolos verifikasi administrasi dan faktual. Setelah pasal peralihan UU Pemilu mengizinkan Parpol yang mempunyai kursi di DPR mengikuti pemilu tanpa harus mengikuti verifikasi, PBB langsung eksis.

Menanggapi pencalonannya, Yusril menyatakan siap bekerja full time (penuh) jika terpilih menjadi presiden. Secara fisik, usianya yang relatif masih muda akan mendukung dirinya untuk bekerja maksimal.

Dia mengemukakan, masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh sosok tua. Seorang calon presiden harus mampu mencurahkan seluruh pikiran dan rela meluangkan seluruh waktu untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Yusril pernah memperoleh kesempatan untuk menjadi Capres pada 1998 ketika pemilihan dilakukan oleh MPR. Waktu itu dia mundur saat bersaing dengan BJ Habibie.

Mengenai target pada Pemilu 2009, Yusril Ihza Mahendra saat berada di Balikpapan (3/8/2008) menyatakan bahwa partainya menargetkan meraih 10 persen suara. "Mencapai target itu tidak gampang, perlu kerja keras seluruh pengurus dan simpatisan Parpol," katanya.

Ia mengatakan, untuk mencapai target tersebut, partainya mengambil langkah-langkah strategis, khususnya dengan mengubah citra partai. "Dulu PBB sebagai partai intelektual kota, maka sekarang kita ubah menjadi intelektual desa atau kampung-kampung," kata Yusril dalam pertemuan dengan pengurus Parpol berlambang bintang-bulan itu di Kantor DPC PBB Balikpapan.

PBB juga akan menghitung kembali kantong-kantong suara di desa yang ada di daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara (TPS), untuk memprediksi banyaknya pemilih PBB di setiap TPS. (*)

Kepengurusan
Ketua Majelis Syuro :Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum : MS Kaban
Sekjen : Sahar L Hasan

Alamat
Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 1B Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jakarta

Telepon : (021) 79180765/79180734
Website : http://www.pbb-info.com