"Kami menyayangkan sikap warga kelurahan tersebut yang belum memberikan kesempatan kapada pemerintah kota untuk melakukan penimbunan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Ridwan Muhadir, di Makassar, Selasa.
Padahal, lanjutnya, penimbunan itu dilakukan untuk penyiapan lahan pembangunan rusunawa yang akan mereka tempati nantinya.
Dia khawatir, pembiayaan APBN akan dialihkan ke daerah lainnya, apabila pemkot belum menyelesaikan penimbunan di daerah itu hingga akhir November ini, apalagi penyiapan lahan itu merupakan salah satu kesepakatan antara Direktorat Jenderal PU dan Pemkot Makassar untuk mengucurkan anggaran pembangunan rusunawa tersebut.
"Pembangunan fisik rusunawa itu akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah kota hanya menyiapkan lahan," ujarnya.
Ridwan mengaku sangat menyayangkan sikap masyarakat setempat yang tidak memanfaatkan kesempatan itu, sebab anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat itu merupakan dana pengalihan dari daerah lainnya.
Rencananya, pemerintah pusat akan melakukan pembangunan di lahan seluas 1,2 hektare, menurut dia tiga twin blok dengan 288 kamar akan dibangun untuk masyarakat yang berada di daerah itu," urainya. (*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
