Jakarta (ANTARA News) - Tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri diusahakan berasal dari desa setempat, agar PNPM berjalan berkelanjutan, kata Deputi Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha Kementerian Negara Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Rachmat Tatang Bachrudin. "Berdasar pengalaman program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) beberapa tahun lalu terputus, akibat tenaga pendamping berpindah tempat karena habis kontraknya," katanya dalam diskusi yang dipandu Dirjen Pemberdayaan Sosial Gunawan Sumodiningrat di Aula Depsos, Jakarta, Selasa sore. Dalam diskusi tentang krisis ekonomi global dan implikasinya terhadap kemiskinan di Indonesia itu, Rachmat mengusulkan, kecamatan penerima dana PNPM Rp750 juta-Rp3,5 miliar atau setiap desa menerima PNPM Rp250 juta, harus dapat memilih tenaga pendamping atau konsultan dari desa setempat bisa berasal Karang Taruna dan organisasi pemuda di desa. Menurut Rachmat, pemerintah mulai 2008 telah menganggarkan Rp66 triliun untuk PNPM untuk 32.000 desa tertinggal, hingga kini baru Rp31 triliun yang terserap, sehingga aparat kecamatan/desa tertinggal mengusulkan program PNPM. "PNPM mandiri, antara lain pemberdayaan SDM, usaha dan infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. tertinggal agar terbebas dari kemiskinan dan mengantisipasi dampak krisis ekonomi global sat ini," katanya. Menanggapi pembicara praktisi media Iwan Qodar agar PNPM dilaksanakan oleh satu departemen, Rachmat mengatakan setuju pelaksanaan PNPM sebagai penanggulangan kemiskinan seperti PNPM dilaksanakan satu departemen, namun harus dibicarakan dulu, karena sekarang ada 76 Departmen/LPND/kementerian negara. Dia mengatakan, pada 2006 terdapat 199 kabupaten/kota yang memiliki daerah teringgal, hingga kini sebanyak 28 kabupaten/kota diantaranya telah berstatus tidak memiliki daerah tertinggal dan 12 kabupaten/kota diharapkan menyusul pada 2009. Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global 2008 yang ditandai ancaman PHK massal di sektor industri dan jasa di perkotaan, maka Racmat mengusulkan gerakan kembali membanguan desa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negera Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan setuju gerakan kembali membanguan desa yakni dengan memberdayakan ekonomi, infrastruktur dan SDM masyarakat desa dan kewajiban menggunakan produk lokal bagi industri dalam negeri. Dia mengatakan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti mampu menjadi fondasi kuat saat menghadapi krisis ekonomi 1998 lalu, sehingga pemerintah, swasta dan lintas sektoral diharapkan saling bekerjasama menanggulangi dampak krisis global. Agus mengusulkan, pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta memberdayakan koperasi, sehingga koperasi dan UMKM yang jumlah puluhan ribu atau 90 persennya dibandung usaha besar, mampu menjadi fondasi kuat ekonomi nasional.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
