DPR Minta SKB Empat Menteri Dicabut

Jakarta (ANTARA News) - DPR meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani empat menteri dicabut, karena SKB memicu reaksi dari kalangan buruh dan reaksi itu berpotensi menimbulkan gangguan terhadap situasi di masyarakat.

Demikian hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR di Gedung DPR/MPR ,Senayan, Jakarta, Selasa.

Rapat konsultasi dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Agung Laksono kepada pers usai rapat konsultasi menilai SKB tersebut merugikan para buruh. "SKB tidak diperlukan," katanya.

SKB empat menteri (Menaker, Mendagri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian) dapat dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi atau tidak mempunyai manfaat.

"Hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas dan kehidupan sebaiknya dihindari. Dalam beberapa minggu terakhir, para buruh di sejumlah provinsi melakukan unjuk rasa menolak SKB," kata Agung.

Meski SKB tidak diperlukan, DPR mengingatkan kalangan dunia usaha agar tidak sewenang-wenang melakukan PHK dengan alasan krisis keuangan.

"Kami tidak menginginkan adanya PHK," katanya,sambil mengharapkan agar pemerintah memperhatikan kelangsungan hidup pengusaha dan pekerja.

Dalam kaitan ini, pungutan-pungutan liar yang dikenakan kepada pengusaha diharapkan tidak terjadi. "Jangankan pungutan liar, kalau bisa mengurangi pungutan resmi," kata Agung.

Rapat Konsultasi juga membahas kelangkaan pupuk di beberapa daerah menjelang musim tanam.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie menyatakan, persoalan pupuk sangat mendesak diselesaikan, mengingat musim tanam telah tiba.

"Persoalan pupuk ini sangat penting bagi petani. Sampai ada petani yang menyatakan berapapun harga pupuk akan mereka bayar," katanya. (*)