Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi I DPR kembali menyorot kritis kasus kapal perang eks Jerman, dengan mengingatkan agar Pemerintah RI sebaiknya segera mengakhiri jeratan utang secara tidak sah dalam masalah tersebut.
Pernyataan itu diberikan secara terpisah, di Jakarta, Selasa, antara lain oleh Muttamimul Ula (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Jeffrey Massie (Fraksi Partai Damai Sejahtera) dan Andreas H Pareira (Fraksi PDI Perjuangan).
"Harus ada penelusuran seksama terhadap utang Indonesia untuk pembelian 39 kapal perang bekas Jerman di tahun 1996 yang bisa dikategorikan sebagai `illegitimate debt` (utang tidak sah)," kata Mutammimul Ula.
Karena itu, ia dan Jeffrey Massie dalam keterangan di tempat berbeda, mendesak Departemen Keuangan (Depkeu) harus membuka kembali semua dokumen yang terkait dengan pembelian ke-39 kapal perang tersebut.
"Apalagi, sebagaian besar kapal perang bekas itu tidak beroperasi lagi. Mungkin hanya 16 yang masih berfungsi. Itupun setelah di`retrovit;," ungkapnya.
Sementara itu, Andreas Pareira, meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan kapal-kapal perang bekas tersebut, agar semakin jernih bagi publik.
"Karena apapun bentuknya, utang negara seperti akan sangat membebani rakyat mayoritas," katanya.
Mutammimul Ula sepakat dengan itu, dengan menambahkan di era krisis ini, lebih baik uangnya untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan buat rakyat banyak.
"Apalagi hasil kajian Lembaga Swadaya Masyarakat dan telaah konvensi dan hukum internasional menunjukkan utang ini termasuk yang tidak sah," tandasnya lagi.
Karena itu, Mutammimul Ula menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menunda penghapusan utang setelah 12 tahun terjerat dalam utang yang tidak sah tersebut. (*)
Copyright © ANTARA 2008
