2.650 pejabat eselon III dan IV Pemprov DKI Jakarta dilantik

Pelajari visi misi Pemprov DKI, cermati janji-janji kampanye Gubernur yang sudah menjadi Kegiatan Strategi Daerah

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 2.650 pejabat terdiri 486 Jabatan Administrator (Eselon III) serta 2.164 Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Pemprov DKI Jakarta dilantik dan diambil sumpahnya dengan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Selasa.

Saefullah berpesan agar para pejabat itu dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sehingga meningkatkan pelayanan, aspirasi dan keinginan masyarakat, termasuk dengan langsung menguasai penerapan sistem Cepat Respon Masyarakat/Citizen Relation Management (CRM) yang menjadi penghubung pengaduan antara masyarakat dan pemerintah.

"Sistem CRM harus dikuasai oleh setiap Pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dengan ini, kinerja Pemprov DKI Jakarta dapat diukur melalui sistem. Sehingga pelayanan warga lebih berkembang dan berkelanjutan, serta cepat teratasi agar setiap elemen warga merasakan pemerintah hadir kapan pun dan dimana pun dibutuhkan oleh masyarakat," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta.

Saefullah juga menyampaikan agar para pejabat itu segera beradaptasi dengan secepat-cepatnya agar dapat segera melaksanakan program selanjutnya.

"Eksekusi program 2020 dengan baik dan manfaatkan kebaruan di tempat baru. Karena baru tidak pernah berulang. Maka silakan beradaptasi dan berinovasi di tempat baru dengan baik. Pahami RPJMD 2017-2022. Pelajari visi misi Pemprov DKI, cermati janji-janji kampanye Gubernur yang sudah menjadi Kegiatan Strategi Daerah. Semuanya harus dieksekusi dengan baik," tutur Saefullah.

Saefullah juga berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja sebagai tim, kerja berkelompok, menciptakan kebaruan serta membangun semangat kolaborasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Bangun terus suasana kerja yang sehat, target dicapai tetapi suasana kerja tetap kondusif, serta lakukan terus kolaborasi bersama masyarakat. Wujudkan keadilan sosial, kesetaraan untuk semua sesuai amanat Pancasila," kata Saefullah.

Pelantikan ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.