Jajaran Kemenhub diminta tingkatkan akuntabilitas laporan keuangan

Kita patut bersyukur karena realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 mencapai 92,91 persen

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta melek teknologi dalam pembuatan laporan keuangan.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah ini perlu dilakukan untuk mempermudah, mempercepat, sekaligus peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan.

"Di era yang serba teknologi, kita sudah harus mulai menggunakan aplikasi-aplikasi secara online dan membiasakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akrab dengan teknologi. Penggunaan aplikasi untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan agar tersusun secara sistematis dan otomatis," tutur Arif Toha.

Menurut Arif, Ditjen Perhubungan Laut adalah subsektor terbesar di Kemenhub dengan anggaran terbesar kedua, namun dari segi kegiatan Ditjen Hubla paling besar. Karena itu, para pengelola keuangan harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel, dan sistematis.

"Kita patut bersyukur karena realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 mencapai 92,91 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan karena selama lima tahun ke belakang realisasi Ditjen Perhubungan Laut belum pernah menembus angka 90 persen,” ujarnya.

Begitu juga dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga lebih besar dari prognosa. Disebutkan sebelumnya bahwa target PNBP tahun 2019 yakni Rp3,7 triliun, namun mampu menembus Rp3,9 triliun.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Perhubungan laut, baik satuan kerja maupun pegawai di seluruh Indonesia atas capaian ini.

Selain itu dalam era demokrasi dan keterbukaan ini, lanjut Arif, tuntutan masyarakat luas terkait tata kelola keuangan maupun barang yang baik terus mengemuka.

"Hampir seluruh komponen masyarakat secara kritis menuntut agar pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan negara, serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance," kata Arif.

Dia berharap seluruh jajarannya, dapat membenahi tata kelola keuangan maupun barang sehingga bisa memininimalkan temuan-temuan dari Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI.

Baca juga: Wujudkan visi Presiden, Kemenhub tingkatkan kualitas SDM teknis

Baca juga: Kominfo-Kemenhub sepakat tingkatkan kompetensi nelayan gunakan radio