Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Senin memberi gerakan Islamis Hamas yang menguasai Jalur Gaza batas waktu hingga akhir tahun untuk memulai lagi perundingan dengan pihaknya atau menghadapi pemilihan umum baru.
"Kami menyatakan lagi hari ini bahwa kami menetapkan batas waktu akhir tahun
untuk peluncuran dialog nasional," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Jika seruan kami itu diabaikan, kami akan mengadakan pemilihan umum baru parlemen dan presiden," katanya.
Hamas menghentikan perundingan rekonsiliasi yang ditengahi Mesir dengan gerakan sekular Fatah kubu Abbas sebelumnya bulan ini dan telah menyatakan, mereka tidak akan kembali ke meja perudingan kecuali jika pasukan keaman Abbas membebaskan para pendukung Hamas yang ditahan di Tepi Barat.
Presiden Palestina yang didukung Barat itu mengatakan, pemilihan umum baru akan "didasari sepenuhnya pada sistem perwakilan proporsional", bukan sistem separuh proporsional separuh konstituen yang digunakan dalam pemilu parlemen terakhir pada 2006 dimana Hamas mencapai kemenangan yang tidak diduga-duga.
Pergantian sistem itu, yang disahkan Abbas menjadi undang-undang pada September tahun lalu, dipandang sebagai cara untuk membuat pemilu tetap bisa berlangsung di Tepi Barat meski Hamas tidak mengizinkannya dilakukan di Jalur Gaza.
Abbas pertama kali mengeluarkan ancaman untuk mengadakan pemilu yang dipercepat pada pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina pada Minggu.
Hamas segera menolaknya dengan mengingatkan bahwa undang-undang dasar Palestina tidak memberi Abbas wewenang untuk membubarkan parlemen sebelum masa tugasnya berakhir pada Januari 2010.
Menurut undang-undang itu juga, masa tugas Abbas berakhir pada 8 Januari mendatang dan Hamas berjanji tidak menghormati lagi kekuasaannya setelah itu.
Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun lalu setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.
Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel.
Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.
Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris, demikian AFP.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008