Temui dubes negara Uni Eropa,Yasonna bahas progres bebas visa Schengen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, membahas perkembangan terkait kemungkinan diberlakukannya bebas visa Schengen terhadap Warga Negara Indonesia, dalam pertemuan dengan 20 duta besar negara Uni Eropa yang digelar di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan itu saya juga menyampaikan tentang kerja sama di bidang imigrasi... untuk mempertimbangkan memberikan bebas visa Schengen ke kita," ujar Yasonna dalam jumpa pers usai pertemuan itu.

Visa Schengen adalah visa khusus yang diberikan untuk masuk ke 26 negara di Eropa yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Liechtenstein.

Adapun Indonesia hingga saat ini masih bertengger di daftar negara yang tidak mendapatkan fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke 26 negara itu.

Laoly mengatakan, Indonesia telah memberikan bebas visa terhadap warga negara yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa untuk berkunjung ke Tanah Air.

Mereka, kata dia, bisa dengan mudah berkunjung ke Indonesia baik untuk perjalanan pariwisata maupun keperluan bisnis.

Maka dari itu, dia pun meminta agar Uni Eropa juga memberlakukan kebijakan yang sama, dengan memberikan bebas visa Schengen kepada Warga Negara Indonesia.

"Kita sudah memberikan bebas visa kunjungan untuk turisme dan bisnis, maka kita juga meminta asas timbal balik supaya mereka pertimbangkan untuk memberikan bebas visa Schengen ke kita," ucap dia.

Selain membahas soal progres bebas visa Schengen, dalam pertemuan itu dibahas pula sejumlah hal terkait peningkatan hubungan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.

Di antaranya prioritas legislasi pada 2020, penyelesaian omnibus law untuk meningkatkan iklim dan investasi berbisnis, tentang UU KPK, Perkembangan isu HAM, Isu terkait Kekayaan Intelektual (perkembangan revisi UU Paten), Mutual Legal Assistance dan ekstradisi.