Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) meminta pemerintah memperbaiki nasib guru terutama guru honorer karena hingga kini nasib mereka tidak menentu dan kurang diperhatikan. "Peringatan Hari Guru (pada 25 November 2008) harus menjadi momentum perbaikan nasib guru, dan bukan sekedar acara seremoni belaka," ujarnya Sekjen DPN Pakar Pangan Jackson Kumaat di Jakarta, Senin, menanggapi peringatan Hari Guru. Menurut Jackson, pemerintah dalam hal ini instansi terkait sebenarnya sudah mengetahui keluhan para guru honorer, namun seringkali dianggap bukan sebagai masalah. Ia menyayangkan pemerintah lamban menindaklanjuti permasalahan yang ada dan memperjuangkan kesejahteraan para guru, termasuk guru honorer. "Di Pulau Jawa ini, masih banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana dengan alokasi APBN untuk bidang pendidikan mencapai 20 persen?," kata Jackson dalam keterangan tertulisnya. Lebih lanjut Jackson mengungkapkan, selama sebulan terakhir ini pihaknya mengerahkan sejumlah tim pemantau, untuk mengetahui kondisi kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer. Tim tersebut masih menemukan adanya guru honorer yang bekerja sambilan, di antaranya menjadi pengayuh becak, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, juru parkir dan kernet angkutan umum. "Para guru honorer selama ini terpaksa melakukan pekerjaan tambahan, karena banyak yang masih menerima gaji sebesar Rp75 ribu sampai Rp300 ribu," kata dia. Untuk hal ini, Pakar Pangan berani berjanji untuk memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang pro-guru, sekaligus menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini menghambat nasib guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Jackson mengatakan, sebenarnya banyak solusi alternatif untuk memperbaiki nasib para guru, misalnya mendaya-gunakan kalangan pengusaha dan para alumni. Namun demikian, tindakan itu dianggap sebagai tindakan darurat dan bukan solusi jangka panjang. "Pemerintah dan DPR sudah berjanji menganggarkan dan benar-benar melaksanakan minimal 20 persen dana APBN untuk bidang pendidikan. Inikan standar minimal, kalau untuk masa depan bangsa yang lebih baik, seharusnya lebih dari itu," tegasnya. Jackson yang juga mantan aktivis Forkot 1998 ini menambahkan, citra guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa sudah waktunya dihapus. Menurutnya, slogan tersebut diyakini telah membuat lemah posisi guru, untuk menentukan masa depan mereka. "Guru adalah pahlawan yang harus dihormati. Pemerintah harus memahami perasaan guru dan keluarganya," kata Jackson.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008