Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun Bantu Pengusaha

Bukittinggi (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan,pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun pada APBN 2009 untuk meringankanbeban pengusaha menghadapi dampak krisis keuangan global dan membantuperekonomian Indonesia.

Menkeu di Bukittinggi, Sumbar, Senin menjelaskan, dana tersebut akandigunakan membantu pengusaha dalam negeri melalui sejumlah insentifseperti pengurangan bea masuk atau beberapa pajak yang ditanggung bagiperusahaan-perusahaan terimbas krisis.

Sri Mulyani berada di Bukittinggi meresmikan tujuh Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan 88 Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama serta 135 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan KonsultasiPerpajakan (KP2KP) menjadi kantor modern.

Menurut Menkeu,pemerintah juga akan melakukan berbagai macam intervensi sepertibeberapa waktu lalu untuk membantu pengusaha, selama APBN memungkinkan.

Pemerintah juga berkomitmen tetap memberikan insentif pajak sesuaidengan PP No 62 tahun 2008 merupakan revisi dari PP No 1 tahun 2007mengenai insentif pajak bagi komoditas tertentu, investasi di tempatdan sektor tertentu yang menghasilkan kesempatan kerja.

"Kita sedang menyeleksi berdasarkan sektor dan komoditasnya sertakarakter dari industrinya. Selanjutnya akan dibahas dengan para menteriterkait untuk menggunakan istrumen tersebut," katanya.

Selanjutnya, pemerintah akan terus waspada dan membuka seluruhalternatif agar masyarakat terutama dunia usaha bisa melewati masa-masasulit ini.

Menkeuberpesan agar pengusaha juga berusaha mengatasi krisis yang dihadapi."Ketika terkena influenza takkan bisa orang lain menyembuhkan, kalautidak diri sendiri yang mengobatinya."

Krisis keuangan global sekarang ini dampaknya menimbulkan situasiterbalik dibanding sebelumnya karena harga barang justru jatuh danbukan naik sehingga masyarakat barangkali akan senang.

Harga premium misalnya sudah diturunkan dan berlaku mulai awal Desember mendatang.

Halnya berbeda dengan yang terjadi sebelumnya ketika bahan bakar minyak(BBM) dan komoditas lain naik tinggi, seperti beras, kedelai, danterigu, sehingga pemerintah harus memberikan subsidi untuk membantubeban masyarakat.

Sementarasekarang, persoalan yang dihadapi akibat krisis adalahperusahaan-perusahaan yang berbasis komoditas mengalami penurunanpenerimaan.

"Mereka akan mengalami kesulitan karena tiba-tibapenerimaannya menurun. Saya lihat di Sumbar juga banyak yang merupakanbasis untuk menghasilkan crude plam oil (CPO) atau kelapa sawit yangmata rantainya akan sampai pada petani," katanya.

Oleh karena itu, saran Menkeu, penting sekali menjaga konsolidasi danmasyarakat harus lebih hati-hati untuk tidak berbelanja terlalu banyakpada saat pendapatan masih tidak pasti.
(*)