DPRD DKI soroti sistem buka tutup pintu air Cengkareng Drain

Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga. Tentunya dilihat dari salah satunya status sosial. Orang pinggiran dikalahkan, kurang lebih seperti itu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD DKI mempertanyakan sistem buka tutup pintu air Cengkareng Drain saat penanganan banjir awal Januari lalu.

"Tapi saya lihat Kali Mookervart (di Jalan Daan Mogot) selalu banjir. Saya enggak ngerti bagaimana buka tutupnya Cengkareng Drain ini," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, Inggard dalam rapat evaluasi banjir di Jakarta, Senin.

Menurut Inggard, fungsi Cengkareng Drain, seharusnya bisa mengalirkan air kali ke laut Jakarta saat banjir.

Inggard mengatakan, jika dahulu aliran air saat banjir menuju Kali Cisadane dan memperparah keadaan, kini sodetan Cengkareng Drain seharusnya bisa langsung menuntaskan masalah.

Namun yang terjadi, hampir sebagian besar kawasan Kecamatan Cengkareng terdampak banjir paling parah di Jakarta Barat.

Saat menjawab pertanyaan Inggard, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi hanya menjelaskan kondisi di sepanjang aliran Cengkareng Drain tak ada masalah.

"Cengkareng Drain baik, tanggulnya bagus, ada pompa," kata Rustam.

Rustam mengatakan banjir di kawasan Cengkareng karena meluapnya beberapa Kali di Jakarta Barat, seperti Kali Angke dan Kali Mookervart.

"Angke, Mookervart tumpah. Kalau sudah masuk di Cengkareng Drain itu relatif lebih aman. Makanya Kapuk (Cengkareng) ini tidak terlalu parah. Cuma banjir di Kapuk ini karena drainasenya kurang baik," kata Rustam.

Komisi A DPRD DKI dan jajaran Pemkot Jakarta Barat kemudian memantau ke Pintu Air Cengkareng Drain.

Saat meninjau di lokasi, Anggota DPRD mendapat informasi dari salah seorang warga sekitar, Pintu Air Cengkareng Drain tutup saat banjir.

"Iya ditutup pak. Di sini banjirnya parah," ucap pedagang tersebut kepada para anggota DPRD yang menyambangi warungnya.

Mendapat laporan tersebut, anggota Komisi A pun menyusuri sepanjang aliran Cengkareng Drain, mulai dari kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga ke Jembatan Reklamasi.

Setelah meninjau kawasan PIK yang sama sekali tak terendam banjir, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mempertanyakan bagaimana tata air di komplek elit ini.

Mujiyono memandang adanya perbedaan perlakuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kawasan pemukiman masyarakat jika dipandang dari status sosialnya.

"Yang jadi pertanyaan saya di awal, secanggih apa ini tempat (PIK), di desain sedemikian rupa sampai alatnya begitu lengkap. Banyak pompa bagus-bagus, kenapa DKI tak mampu melakukan hal yang sama?" katanya.

"Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga DKI. Tentunya dilihat dari salah satunya status sosial. Orang pinggiran dikalahkan, kurang lebih seperti itu," kata Mujiyono.