Mendagri Tito Karnavian pastikan anggaran blangko KTP-el aman

"Kami sudah mengingatkan dari awal juga diperkirakan bulan ke lima atau ke enam juga akan habis dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujar Tito berdasarkan rilis yang diterima, di Jakarta, Senin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pada bulan Mei atau Juni 2020, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bisa habis dengan perkiraan anggaran yang sudah disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sudah mengingatkan dari awal juga diperkirakan bulan ke lima atau ke enam juga akan habis dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujar Tito berdasarkan rilis yang diterima, di Jakarta, Senin.
Baca juga: Kemendagri jamin pergantian KTP-e korban banjir Tangerang

Untuk memastikan anggaran KTP-el aman sampai akhir tahun dan tidak terjadi kelangkaan blangko KTP-el lagi, Mendagri pun menyampaikan permohonan penambahan dana penyediaan blangko KTP-el kepada Kemenkeu.

"Kami membahas dengan Ibu Menkeu, berkaitan dengan masalah anggaran blangko KTP-el, kami perkirakan untuk mencukupi sampai akhir tahun 2020 itu. Jangan sampai nanti menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko KTP-el di daerah-daerah ya, tahun lalu juga kurang, tapi sudah dipenuhi," ujarnya lagi.

Ia mengatakan Kemenkeu perlu mempertimbangkan pendanaan terkait penggantian dokumen kependudukan korban terdampak bencana seperti banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di awal tahun 2020.

"Ini kan penting karena seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP dan kartu keluarga," kata Tito.
Baca juga: Mendagri temui Sri Mulyani minta tambahan dana untuk blanko E-KTP

Apalagi, ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut agar dapat dibagikan secara gratis.

"Otomatis bertambah lagi kebutuhannya, ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," kata Mendagri.

Kemendagri akan membuatkan surat resmi permintaan penambahan anggarannya, sehingga berapa kebutuhannya akan terlihat dengan detail.

"Kami akan buatkan surat resminya dengan detail, berapa kebutuhannya," demikian penjelasan Tito dalam pertemuan bersama Menkeu.