Mendag ajak perwakilan RI di luar negeri turut tingkatkan ekspor

kepala perwakilan RI tersebut juga berperan memantau pemanfaatan skema preferensi yang sudah diimplementasikan, membantu penyelesaian sengketa dagang, menggali dan menyampaikan informasi peluang ekspor barang dan jasa, menarik investasi sektor barang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengajak para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan untuk melakukan diplomasi ekonomi guna meningkatkan ekspor Indonesia.

Para perwakilan Indonesia tersebut antara lain Duta Besar, Konsulat Jenderal, Atase Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), dan para pejabat fungsional ekonomi.

"Kami harap para perwakilan Indonesia di luar negeri semakin aktif memperjuangkan kepentingan perdagangan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri," ujar Mendag Agus lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Sambangi Mendag, Mentan tegaskan single data jadi rujukan bersama

Agus menyampaikan hal itu pada diskusi panel yang diadakan dalam rangkaian rapat kerja Kementerian Luar Negeri mengangkat tema "Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan: Meningkatkan Ekspor dan Mengamankan Pasar Dalam Negeri".

Turut hadir sebagai narasumber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta moderator Plt Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri.

Menurut Mendag Agus, peran para kepala perwakilan RI diperlukan terutama untuk menginformasikan kebijakan nontarif (Non Tariff Measures/NTM) dan hambatan nontarif (Non Tariff Barrier/NTB) yang menjadi penghambat masuknya produk Indonesia serta aturan yang dapat diduga melanggar perjanjian WTO di negara akreditasi.

Selain itu, kepala perwakilan RI tersebut juga berperan memantau pemanfaatan skema preferensi yang sudah diimplementasikan, membantu penyelesaian sengketa dagang, menggali dan menyampaikan informasi peluang ekspor barang dan jasa, menarik investasi sektor barang/jasa.

Peran lain yaitu melakukan pendekatan intensif khususnya kepada sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah agar merespons usulan Indonesia untuk merundingkan perjanjian perdagangan preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA).

"Untuk mengoptimalkan ITPC dan Atdag, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan akan menuntaskan re-orientasi tugas perwakilan perdagangan di wilayah akreditasi. Kami harap upaya ini dapat didukung Kementerian Luar Negeri, kementerian teknis terkait, asosiasi, dan para pelaku ekspor," tandas Mendag.

Baca juga: Menperin sebut dubes berperan dongkrak ekspor produk industri

Agus menegaskan kembali mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan yaitu menjaga neraca perdagangan dengan mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan, mengendalikan impor secara selektif, dan mengoptimalkan peranan Atdag dan ITPC agar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekspor di wilayah akreditasi.

Selanjutnya Mendag Agus menjelaskan, dengan target pertumbuhan ekspor nonmigas di kisaran 7,75 persen-11,09 persen, maka strategi peningkatan ekspor nonmigas diarahkan untuk mengamankan pasar ekspor utama dan memperluas pasar ekspor baru.

Selain itu, langkah yang dilakukan juga dengan meningkatkan daya saing; diversifikasi produk ekspor, dan fasilitasi perdagangan; menggiatkan promosi ekspor dan memperkuat pencitraan Indonesia; memanfaatkan niaga elektronik (e-commerce) untuk produk domestik; menyederhanakan prosedur ekspor dan kemudahan impor bahan baku; optimalisasi ITPC; meningkatkan pengamanan perdagangan; serta mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan internasional.

Baca juga: Asmindo: Peluang ekspor mebel Indonesia cukup besar di 2020

Terkait dengan penguatan dan pengamanan pasar dalam negeri, lanjut Mendag Agus, Kementerian Perdagangan juga akan terus fokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri.

"Kementerian Perdagangan terus berupaya mengendalikan impor melalui pengawasan standar produk, tertib ukur dan tertib niaga, perlindungan industri dalam negeri, dan peningkatan perdagangan berjangka komoditas ke arah penentu harga," pungkas Mendag.