Pemerintah perlu dorong riset kelautan terpadu di Natuna

Pemerintah Indonesia mesti mendesain program riset kelautan terpadu untuk mengungkap secara detil potensi sumber daya laut di Natuna.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dinilai perlu lebih mendorong riset sektor kelautan dan perikanan secara terpadu di Laut Natuna, Kepulauan Riau, agar perencanaan optimalisasi sumber daya kemaritiman di kawasan perairan nasional tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan yang mengutamakan hasil berbasis data riset ilmiah.

"Pemerintah Indonesia mesti mendesain program riset kelautan terpadu untuk mengungkap secara detil potensi sumber daya laut di Natuna. Riset kelautan dimaksud bertujuan untuk mendata dan menghitung potensi perikanan, mineral, gas, oseanografi yang ada di laut Natuna," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Zulficar Mochtar dalam rilis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, riset tersebut perlu melibatkan otoritas dan badan riset di Indonesia seperti BPPT, LIPI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) KKP, hingga Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM.

Hal tersebut, lanjutnya, agar pelaksanaan riset dapat menghasilkan data lengkap dan saling mendukung untuk mengelola potensi sumber daya laut Natuna.

Selain itu, Iskindo juga mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Natuna dan Natuna Utara. Pemerintah Indonesia segera mendefinitifkan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW) Natuna dan Natuna Utara (di atas 12 mil).

"Rencana zonasi tersebut menjadi penting sebagai landasan, arahan dan strategi pemanfaatan ruang laut dan perairan di Natuna dan Natuna Utara bagi kegiatan pembangunan. Sebagai kawasan perbatasan RZ-KAW Natuna dan Natuna Utara akan menjadi acuan bagi pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya untuk merencanakan kegiatan pembangunan dan investasi di wilayah tersebut," kata Ketua Umum Iskindo.

Sebelumnya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional ke depan harus lebih berbasis riset yang menghasilkan data ilmiah sehingga berbagai regulasi yang dihasilkan juga bisa akurat dan tepat ke depannya.

Pada pembukaan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Bali, Rabu (11/12), ia menyatakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan.

Himawan Hariyoga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.

"Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Himawan.

Senada dengan itu Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depannya akan berbasis WPP serta berbasis data keilmiahan yang akurat, dalam rangka menjadikan riset sebagai landasan kebijakan sektor kelautan dan perikanan nasional.