Palangka Raya (ANTARA News) - Sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) di empat provinsi se-Kalimantan selama ini cenderung lebih berupaya mengejar posisi jabatan struktural dibandingkan dengan pengutamaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Begitu banyak pegawai fungsional yang mengejar jabatan struktural, menyebabkan sebagian besar pemda di Kalimantan kekurangan pegawai fungsional sebagai ujung tombak pelayanan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Thampunah Sinseng, di Palangka Raya, Jumat. Hal tersebut disampaikan Thampunah sebagai salah evaluasi hasil Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan 19-21 November, yang diikuti perwakilan pejabat pemerintah daerah dari Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar, serta dari Sekretariat Depdagri. Upaya mengejar jabatan struktural itu, katanya, disebabkan karena pemerintah kurang memberikan perhatian, pembinaan, perbaikan karir, tunjangan, dan fasilitas terhadap pegawai fungsional. "Kami akui pemerintah masih kesulitan menilai jabatan fungsional, misalnya terkait angka kreditnya. Oleh karena pembinaan yang kurang pas ini, PNS lebih suka mengejar jabatan struktural," katanya lagi. Thampunah mengatakan, kondisi kekurangan pegawai fungsional sebagai tenaga teknis lapangan terjadi di hampir semua satuan kerja perangkat daerah, baik dinas maupun badan di Kalimantan. Di Kalteng, misalnya, hal itu banyak terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.   Sementara itu terkait dengan hasil Rakor se-Kalimantan, Thampunah mengatakan, pemerintah daerah di empat provinsi telah mengambil rumusan kebijakan untuk pembinaan karir, kepegawaian, dan organisasinya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008