Pemerintah Akan Bantu Industri Sawit

Rio de Janeiro (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan membantu industri kelapa sawit yang terancam ambruk akibat turunnya harga CPO dunia.

"Persoalannya adalah kantong kanan kantong kiri. Kalau insentif kita berikan, pasokan pajak berkurang. Tahun depan ada persoalan dengan penerimaan tetapi dalam jangka menengah setahun sampai empat tahun balik lagi ke kantong kanan. Ini namanya political economy," kata Presiden saat jumpa pers di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis waktu setempat.

Presiden mengaku dengan membantu industri sawit tersebut akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak, namun hal itu tidak mematikan usaha-usaha dan menimbulkan korban PHK yang baru.

Namun, Presiden tidak menjelaskan seperti apa yang akan dikeluarkan pemerintah untuk membantu industri kelapa sawit.

Menurut Presiden, dalam suasana perekonomian global seperti ini Pemerintah lebih mengambil kebijakan untuk mengamankan ekspor supaya tidak ditolak terutama terkait harga CPO di pasar global yang turun drastis.

"Ketika dulu pasar globalnya sangat menjanjikan, siang malam saya bertemu dengan pengusaha kelapa sawit yang tidak selalu mudah untuk kita atur. Sampai kita berikan insentif dan kebijakan pajak yang lain. Ketika sekarang harga kelapa sawit jatuh, ketemu-ketemu lagi, mereka minta pemerintah berbuat. Kita sudah kembangkan policy yang baru supaya petani-petani sawit kita bantu supaya mengurangi kesulitannya," katanya.

Menurut Presiden, saat harga CPO di luar negeri tinggi sekali, Indonesia mempunyai persoalan minyak dalam negeri naik di atas Rp8.500 per kilogram dan terus melonjak, sehingga dirinya harus mengumpulkan para pengusaha CPO untuk lebih mengutamakan pasar dalam negeri.

"Nah sekarang dalam keadaan ini (harga CPO turun) tentu saya tidak mungkin membikin susah pengusaha, 'gantian sekarang'. Karena kalau susah pengusaha, susah rakyat, susah negara. Saya ingin terus jalan begitu, tidak ada PHK, supaya rakyat juga bagus. Dan suasananya sekarang baik sekali, antara pengusaha dan pemerintah secara umum sama-sama saling ingin mengatasi masalah ini, menahan diri, tidak terpengaruh kebijakan di luar negeri, kalau tidak nanti panik, ada capital outflow dan lain-lainnya," katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengharapkan para pengusaha CPO tidak hanya sekadar mencari untung dengan memprioritaskan pasar luar negeri saat harga di luar sedang tinggi dan meminta bantuan kepada pemerintah saat pasar di luar negeri turun.

"Kalau pada waktu keadaan seperti ini di dalam negeri mereka mencari pasar di dalam negeri, mbok yo jangan nanti kalau pasar luar negeri bagus, dijual di luar negeri lagi. Jadi pikiran kita dengan pengusaha itu sebagaimana kita namakan domestic market obligation, " katanya. (*)