Pakar: sebagian besar reaksi imunisasi tidak berkaitan dengan vaksin

Data tersebut serupa dengan dari berbagai negara yang ada di dunia, dan menunjukkan bahwa vaksin di Indonesia yang digunakan saat ini aman

Jakarta (ANTARA) - Pakar menyebut sebagian besar reaksi akibat imunisasi yang terjadi di Indonesia tidak berkaitan dengan vaksin melainkan karena hal lain.

Prof Dr dr Hinky H I Satari, Sp.A(K), MTropPaed dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di FKU Salemba Jakarta, Sabtu, menjelaskan penelitiannya menunjukkan data 1998 hingga 2018 bahwa sebagian besar kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) tidak terkait dengan vaksin yang diberikan.

Pada 1998-2002 terdapat 204 laporan KIPI dengan rata-rata reaksi vaksin 1 per 2,3 juta dosis. Vaksin yang sering dilaporkan menimbulkan reaksi KIPI adalah vaksin DPT yang biasanya diberikan bersamaan dengan polio.

Pada 1998-2007 tercatat 933 subjek mengalami reaksi KIPI dan 517 di antaranya merupakan "coincidence" atau tidak terkait dengan vaksin yand diberikan.

Selama 2017, tercatat 3.878 laporan dengan rata-rata 15,8 per 100 ribu penduduk. Reaksi yang dilaporkan di sekitar suntikan, seperti demam, ruam, dan muntah yang sebagian besar KIPI "coincidence".

"Di Indonesia, laporan KIPI sebagian besar tidak terkait dengan vaksin," kata Prof Hinky.

Pada 2016-2018 dilaporkan ada 582 kasus KIPI serius dan 523 di antaranya adalah KIPI "coincidence". Vaksin yang biasa menimbulkan KIPI adalah vaksin Hepatitis B, DPT, dan campak.

Prof Hinky menegaskan bahwa data mengenai KIPI di Indonesia tersebut tidak berbeda dengan data di berbagai negara lainnya.

"Data tersebut serupa dengan dari berbagai negara yang ada di dunia, dan menunjukkan bahwa vaksin di Indonesia yang digunakan saat ini aman," kata dia.

Dia menegaskan bahwa salah satu tujuan SDGs di antaranya mencakup penurunan angka kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Upaya Kementerian Kesehatan melalui program imunisasi yang merupakan salah satu usaha mencegah gangguan kesehatan utama sejalan dengan fokus kedua pemerintah yang mencanangnkan program terkait dengan masalah sumber daya manusia.