Kita memasukkan poin-poin penting diantaranya penghormatan terhadap prinsip-prinsip multilateral, tidak saling menyerang, agar tidak terjadi eskalasi konflik.Jakarta (ANTARA) -
Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan di New York, AS, Kamis (9/1), Indonesia mengimbau penghentian aksi sepihak atau unilateral yang dinilai melanggar Piagam PBB, termasuk yang terjadi di Timur Tengah.
Pertemuan dilangsungkan dengan mata agenda “Menjunjung tinggi Piagam PBB untuk Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional” dimana banyak negara menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan kekecewaan atau imbauan atas perkembangan multilateralisme saat ini.
“Kita memasukkan poin-poin penting diantaranya penghormatan terhadap prinsip-prinsip multilateral, tidak saling menyerang, agar tidak terjadi eskalasi konflik. Kita bicara semua kejadian itu termasuk di Timur Tengah,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1) malam.
Diwakili oleh Wakil Watap RI untuk PBB Muhsin Syihab, dalam pertemuan itu Indonesia menyoroti tiga poin utama diantaranya, penghentian tindakan sepihak yang melanggar Piagam PBB. Sebaliknya, Indonesia mendorong dilakukannya dialog dan penyelesaian perselisihan melalui secara damai.
Menurut pandangan Indonesia, penggunaan kekuatan tidak pernah menjadi solusi atas suatu konflik.
Karena itu, Indonesia mengirim satu pesan yang jelas agar pihak-pihak yang berkonflik dapat segera menghentikan eskalasi, saling menahan diri, dan memperbarui dialog.
Kemudian, Indonesia mengimbau seluruh negara untuk setia menerapkan Piagam PBB melalui komitmen terhadap multilateralisme.
“Tidak ada negara---tidak peduli seberapa kuat---yang dapat secara efektif mengatasi tantangan global sendiri,” kata Muhsin seperti disampaikan dalam salinan pernyataan RI dalam debat terbuka DK PBB.
Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi dan dialog yang inklusif dan saling menguntungkan antarnegara sangat dibutuhkan untuk membangun multilateralisme.
Situasi keamanan global kembali memanas baru-baru ini pascaterbunuhnya petinggi militer Iran Qassem Soleimani dalam serangan udara yang dilancarkan AS. Soleimani tewas akibat serangan pesawat tanpa awak AS saat ia berkunjung ke Baghdad, Irak, 3 Januari lalu.
Pascakematian Soleimani, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah basis militer AS di Irak pada Selasa (7/1) malam dan Rabu (8/1) pagi. Sedikitnya terdapat 15 rudal yang ditembakkan dari Iran ke basis militer AS di Irak pada Selasa dan sembilan lainnya pada Rabu.
Pada hari yang sama, Presiden Donald Trump menyatakan mundur dari aksi militer baru terhadap Iran setelah serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer AS di Irak tidak menimbulkan korban.
“Kenyataan bahwa kita memiliki peralatan dan militer yang hebat, tidak berarti kita harus menggunakannya. Kami tidak ingin menggunakannya," kata Trump setelah mengatakan rudal balistik Iran yang ditembakkan pada dini hari Rabu tidak menyebabkan korban dan kerusakan terbatas.
Dia mengatakan Iran "tampaknya mundur, yang merupakan hal yang baik untuk semua pihak yang berkepentingan" tetapi dia mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran, sebagai langkah tambahan setelah memangkas ekspor minyaknya dan melumpuhkan ekonominya.
Baca juga: Pemerintah RI siap evakuasi WNI di Iran
Baca juga: Hubungi Presiden DK, Menlu RI harapkan Vietnam bantu redakan konflik
Merespons ketegangan ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah memanggil duta besar AS untuk Indonesia dan duta besar Iran untuk Indonesia guna menyampaikan pandangan dan imbauannya.
Menlu Retno juga telah menghubungi Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh dalam kapasitas Vietnam sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membantu meredakan ketegangan tersebut.
Melalui cuitan di akun Twitternya, Menlu Retno menulis harapannya agar Vietnam dapat memainkan peran sebagai Presiden DK untuk meminta pihak-pihak terkait mengendalikan diri dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.
Vietnam, yang terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2020-2021, menjalankan tugasnya sebagai Presiden DK selama Januari 2020.
Indonesia, yang saat ini juga duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, akan terus memantau perkembangan situasi dan menggunakan seluruh upaya diplomasinya untuk ikut meredakan konflik.
Baca juga: Dampak terhadap warga sipil jadi pertimbangan utama evakuasi WNI
Baca juga: BI : Dampak konflik AS-Iran ke ekonomi Indonesia hanya jangka pendek
Baca juga: MPR: Indonesia ambil sikap terkait konflik AS-Iran
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2020
