"Dalam pertemuan G20 digambarkan bahwa the existing format itu sudah tidak lagi jalan, artinya warisan Bretton Woods itu sudah tidak lagi menceminkan konstelasi pelaku dunia saat ini," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan seperti apa keinginan negara-negara berkembang terhadap reformasi lembaga-lembaga internasional termasuk IMF.
Menurut dia, forum G20 sebenarnya menjadi alternatif dari format lembaga internasional yang sudah tidak jalan.
"Kalau anda lihat komposisi G20, walaupun Eropa masih agak terlalu banyak, tapi emerging country (negara berkembang) juga sudah mulai dominan," katanya.
Sementara di IMF, selama ini voice atau yang disebut peranan atau suara dalam pengambilan keputusan oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi agar lebih tinggi sehingga keputusan-keputusan bisa dianggap legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil di antara ekonomi dunia.
"Sehingga tidak didominasi oleh AS dan Eropa. Di IMF kan ada veto AS, karena AS pegang 18 persen, jadi kalau AS bilang enggak pasti nggak akan bisa, karena dia pegang 18 persen," katanya.
Menurut dia, adanya hak veto itu juga menjadi pertanyaan apakah suatu negara memveto itu masih valid di dalam suatu konstelasi dunia yang makin terkait.
"Kemudian dalam IMF sendiri, struktur pengambilan keputusan selama ini antar menkeu atau gubernur bank sentral kepada executive director yang mewakilinya, ini perlu disederhanakan. Yang jelas masih banyak yang harus dilakukan," katanya.
Sementara itu ketika ditanya apakah Indonesia akan menarik pinjaman dari IMF, Menkeu mengatakan, pemerintah selama ini memanage makro ekonomi secara seimbang.
"Yang kita lakukan secara seimbang adalah memberi sinyal pada pelaku ekonomi bahwa kalaupun adjustment atau ada suatu penyelesaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, ini diupayakan terus keseimbangan ekonomisehingga tidak terjadi entah budget defisit atau persoalan pada neraca pembayaran," katanya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
