Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, kembali menyeru pimpinan PKB di daerah, dari tingkat provinsi hingga kecamatan yang setia padanya, agar memboikot pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Semua Pemilu kita boikot," kata Gus Dur saat menggelar jumpa pers di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Rabu.

Aksi boikot tersebut, menurut Gus Dur, dilakukan dengan tidak mendaftarkan calon pada KPU/KPUD, tidak berkampanye untuk siapapun dan dengan sengaja menjauhi pendaftaran yang dilakukan oleh KPU/KPUD.

Alasannya, telah ada kepastian bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang dikomandani Gus Dur selaku ketua umum Dewan Syura tidak terdaftar dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.

"Dengan demikian, DPP PKB yang dipimpin Dewan Syura ternyata tidak dianggap sama sekali oleh KPU Indonesia dan dengan demikian diikuti oleh KPU-KPU di daerah," katanya.

Gus Dur sangat optimis bahwa seruannya itu akan didengar dan dipatuhi pendukungnya. "Dari 420 unit-unit PKB yang dapat ikut serta Pemilu, semuanya tidak bersedia ikut Pemilu," katanya.

Ditanya apakah ia tidak khawatir dipidana karena menyerukan Golput, dengan nada tinggi mantan presiden itu menyatakan tidak takut.

"Tangkap saya, pusing amat. Sudah saya tunggu, tapi tak ditangkap-tangkap," kata Gus Dur.

Pada bagian lain Gus Dur juga menyatakan tidak akan berkampanye untuk calon presiden (Capres) tertentu, meski menurutnya telah ada 15 orang Capres yang menemui diirinya.

"Ada 15 Capres yang minta saya dukung, termasuk SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) melalui Syamsir Siregar (Kepala Badan Intelijen Negara) dan Luhut Panjaitan (Menteri Perdagangan era kepresidenan Gus Dur). Saya tidak akan kampanye untuk mereka," katanya. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008