Kediri (ANTARA News) - Para kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terpaksa mencari dana talangan karena Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya cair tahun 2008 ini, tidak kunjung mereka terima. "Sudah banyak kades yang mengadu kepada kami soal belum cairnya ADD itu. Kini mereka banyak yang mencari talangan untuk merealisasikan beberapa program pembangunan," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sentot Jamaludin, Rabu. Sebagaimana dianggarkan dalam APBD tahun 2008, sebanyak 343 desa di Kabupaten Kediri, masing-masing mendapatkan ADD dengan kisaran angka antara Rp50 juta hingga 100 juta. Sekitar 70 persen dari ADD itu digunakan untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30 persen sisanya untuk keperluan administrasi kantor desa. "(Kalau ADD itu cair) Sehingga nantinya tidak ada lagi desa yang memungut uang dari masyarakat yang sedang mengurus segala keperluan administrasi," kata Sentot. Seharusnya ADD 2008 itu turun pada bulan Juni lalu. Namun hingga menjelang habisnya tahun anggaran 2008 ini, dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa itu belum juga bisa dicairkan. Dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri Supoyo, beralasan bahwa tertundanya pencairan ADD karena terganjal persoalan administrasi yang harus dibenahi. "Kami berjanji, jika persoalan administrasi ini rampung, ADD akan segera kami cairkan," kata mantan Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Kediri itu. Ia menampik tudingan bahwa keterlambatan ADD itu disebabkan karena belum ada kesepakatan jumlah dana yang hendak dicairkan antara Pemkab Kediri dengan sejumlah kepala desa, meskipun sudah dianggarkan dalam APBD. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008