Dongkrak PNBP, pemerintah diminta optimalisasi kapasitas blok migas

Penguatan rupiah terhadap dolar AS membuat penerimaan migas turun

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan meminta pemerintah mengoptimalisasi kapasitas produksi sejumlah blok minyak dan gas bumi dalam negeri untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Melalui tata kelola yang lebih baik, khususnya dengan skema kerja sama yang profesional dan saling menguntungkan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tata kelola minyak dan gas (migas), mulai dari hulu hingga hilir yang lebih baik dan terukur ditambah harga migas yang semakin kompetitif merupakan kondisi paling ideal dan diharapkan agar realisasi PNBP migas tercapai sesuai target.

Selain pencapaian lifting, lanjut dia, PNBP sektor migas juga berkaitan dengan kondisi pasar yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun.

Ditambah lagi, pada 2019, kata dia, penguatan
rupiah terhadap dolar AS membuat penerimaan migas turun.

Selama 2019, PNBP mencapai Rp405 triliun atau 107 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp378,3 triliun.

Meski melampaui target, pencapaian itu lebih banyak didominasi PNBP dari sektor nonmigas yang mencapai Rp284,6 triliun atau lebih tinggi dari realisasi pada 2018 yang Rp266,6 triliun.

Sedangkan, PNBP dari sektor migas mencapai Rp120,4 triliun atau lebih rendah dibandingkan 2018 yang Rp142,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan penurunan PNBP migas disebabkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya 62 dolar AS per barel atau lebih rendah dari 2018 yang 67,5 dolar AS per barel.

Penguatan nilai tukar rupiah yang mencapai rata-rata Rp14.150 per dolar AS pada 2019 juga berkontribusi pada penurunan PNBP migas.

Selain itu, lifting minyak lebih rendah pada 2019 yakni 754 ribu barel per hari (MBOPD) dibandingkan 2018 yang 778 MBOPD.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero terus berupaya mempercepat pembangunan enam kilang melalui program pengembangan (refinery development master plan/RDMP) dan kilang baru (grass root refinery/GRR) untuk menekan impor BBM.