Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter meminta pemerintah mewaspadai potensi PHK yang diperkirakan semakin banyak terjadi pada pertengahan 2009. "Tahun depan sebagian pabrik masih berproduksi jadi penurunan produksi belum memuncak. Tapi pertengahan tahun depan itu puncaknya," katanya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin bidang energi dan sumber daya mineral, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, tanda-tanda potensi terjadinya PHK tahun depan sudah terlihat dengan belum adanya kontrak ekspor yang seharusnya mulai dibuat akhir tahun ini. Saat ini saja, beberapa perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Ia menjelaskan hal itu dilakukan karena pengusaha tidak berani melakukan PHK karena biayanya mahal. "Kalau merumahkan kan pengusaha hanya membayar gaji pokok saja,"ujarnya. Ia mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk menghindari PHK, lanjut dia, tidak cukup dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait upah buruh. "Semua pihak harus memahami masalah ini. Saat ini saja masih ada pemerintah daerah yang menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) hingga 17 persen," tambahnya. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah pengangguran. Pemerintah Inggris misalnya telah memutuskan membatasi jumlah imigran untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi warganya. Krisis finansial global yang dipicu kredit macet perumahan di AS telah meluas ke berbagai negara hingga melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia hingga dua tahun ke depan.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008