"Agar tidak saling lempar, tapi dikelola oleh lembaga resmi yang nanti mengelola anggaran juga. Contohnya perlu membuat embung di Bogor, DKI Jakarta juga bisa menyumbang. Itu usulan saya ke Pak Jokowi dan beliau mengapresiasi, tapi keputusan ada di beliau," kata Gubernur Ridwan Kamil, Rabu.
Hari Rabu ini, Ridwan Kamil menghadiri rapat penanganan pascabencana banjir dan longsor di Istana Merdeka, Jakarta, dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Rapat tadi itu, kita bersama-sama memikirkan secara komprehensif. Jadi, tidak perintah, ini deadline tanggal segini, tidak. Tapi, betul-betul semuanya saling mendengarkan tukar informasi mana yang saat ini harus dikerjakan," kata Emil.
"Intinya urusan tanggap darurat harus segera selesai secepatnya dan kita sudah gerak, sekarang memasuki fase pembersihan sisa bencana oleh berbagai pihak," lanjutnya.
Sebelumnya, Emil menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan bencana tanah longsor untuk 6 daerah di Jabar melalui Keputusan Gubernur Jabar bernomor 362/KPP.13-BPBD/2020 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
Selain itu, Emil mengatakan, 10 dari 13 desa terisolasi akibat banjir dan longsor di Bogor sudah dapat diakses.
Dia memastikan, pada dua hari ke depan, tiga desa lainnya yang masih terisolasi bisa dikunjungi dengan begitu, bantuan logistik ke-13 desa itu sudah mulai tersalurkan.
"Sekitar 70 persen yang terisolasi sekarang sudah terbuka dan sisa dua hari lagi bisa 100 persen. Jadi bantuan untuk yang terbuka sudah pakai darat, kecuali yang belum masih pakai helikopter seharinya 3 kali," katamya.
Menurut Emil, Presiden RI meminta kepada semua daerah untuk mewaspadai curah hujan tinggi pada 10-11 Januari 2020.
"Kami diminta mengantisipasi tanggal 10-11 Januari. Kemungkinan bakal ada hujan besar, tapi mudah-mudahan tidak sebesar yang tanggal satu," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor akan dipercepat.
"Bendungan akan dipercepat dan bendungan baru juga akan dibangun. Mudah-mudahan bisa mengantisipasi baik di daerah Banten, Jabar, atau DKI Jakarta," kata Emil.
Baca juga: Gubernur Jabar usul dibentuk badan koordinasi pengelolaan air banjir
Baca juga: BPIP: Pancasila harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
