Musi Banyuasin harapkan solusi efektif atasi penambangan liar

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berharap adanya solusi integral dan efektif dari pemerintah pusat terkait penanganan kasus penambangan minyak liar yang telah menghidupi ribuan warga di daerah setempat.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex di Sekayu, Rabu, hingga kini pemerintah kabupaten masih mencari solusi terbaik terkait pengelolaan sumur minyak tua peninggalan zaman Belanda di daerah tersebut yang masuk kategori illegal drilling.

“Penanganan illegal drilling ini harus hati-hati agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat karena ada ribuan kepala keluarga mencari penghidupan di sini. Apalagi saat ini, harga karet sedang jatuh,” kata Dodi dalam rapat koordinasi pengelolaan sumur tua yang dihadiri Pimpinan Komisi VII DPR RI Alex Noerdin dan Irjen Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza.

Sebelumnya Polri, TNI dan Pemkab Musi Banyuasin telah membuat maklumat bersama mengenai pelarangan illegal drilling yakni mulai dari penambangan hingga penyulingannya. Penerapan maklumat ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat.

Ia mengatakan, sementara ini untuk mengatasi persoalan tersebut pemkab memberdayakan perusahaan milik daerah Petro Muba bekerja sama dengan Pertamina, koperasi serta kelompok masyarakat untuk membangun tempat penyimpanan minyak di Kecamatan Babat Toman.

“Jadi minyak yang dikumpulkan dari sumur tua itu kemudian dibeli oleh Pertamina,” kata dia.

Menurut Dodi, apa yang dilakukan itu merupakan solusi sementara mengingat berkaitan dengan hajat hidup warga.

Namun ke depan, Dodi mengharapkan adanya solusi yang integral dan efektif sehingga dapat mengatasi inti persoalan yakni menghentikan pertambangan minyak ilegal tersebut.

"Kami mohon ke depan diberi aturan yang jelas terkait illegal drilling di Muba ini, kalau sudah jelas bisa kami laksanakan di lapangan dengan segala konsekuensinya,” kata dia.

Pimpinan Komisi VII DPR Alex Noerdin menjamin bakal keluarnya aturan baru terkait illegal drilling ini sehingga pemerintah kabupaten tidak kesulitan dalam mengatasi persoalan ini.

“Pemerintah itu tugasnya mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan akan segera dikeluarkan yang berwenang, dan didukung oleh semuanya," kata Alex.

Irjen Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan baik yang tidak merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang mencari win win solution. Jika ini berhasil maka akan jadi model bagi daerah lain, seperti di Jambi yang marak juga illegal drilling,” kata dia.