Sekolah dan kantor desa di Sagu Flores Timur masih ditutup warga

Kupang (ANTARA) - Satu sekolah SDI Kelapa Tiga dan Kantor Desa Sagu di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini masih ditutup oknum warga setempat sebagai dampak dari persoalan pemilihan kepala desa setempat.

Camat Adonara Ariston Kolot Ola, ketika dihubungi Antara dari Kupang, Rabu, membenarkan kondisi fasilitas umum tersebut yang masih ditutup warga setempat hingga saat ini.

Baca juga: Polres Flores Timur kerahkan personel BKO ke Sagu

"Sebelumnya ada empat sekolah yang ditutup tapi kami sudah lakukan pendekatan sehingga tiga sekolah sudah dibuka kembali dan hari ini (Rabu, 8/1) sudah beroperasi, hanya SDI Kelapa Tiga dan Kantor Desa Sagu yang belum dibuka," katanya.

Dia mengemukakan hal itu terkait dengan sejumlah fasilitas umum di Desa Sagu yang sebelumnya ditutup sekelompok warga pada Senin, 16 Desember 2019.

Aksi penutupan ini sebagai bentuk protes terhadap hasil pemilihan kepala desa setempat yang dinilai adanya kecurangan dari penyelenggara.

Baca juga: Wabup Flores Timur imbau warga tak terprovokasi peristiwa di Sagu

Ariston mengatakan, dalam peristiwa tersebut warga menutup sejumlah fasilitas umum di antaranya empat sekolah dasar, puskesmas, dan kantor desa.

Dia menjelaskan, dalam perjalanan, sejumlah fasilitas umum sempat dibuka kembali seperti puskemas dan sekolah dasar pada saat liburan akhir tahun 2019.

Namun, ketika proses belajar mengajar hendak dimulai kembali pada Senin (6/1) ada warga yang datang menyampaikan bahwa sekolah tersebut ditutup sehingga pihak guru dan pelajar terpaksa dipulangkan.

Baca juga: Ratusan pelajar diliburkan, sekolahnya ditutup warga di Flores Timur

"Setelah kami lakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan warga bersangkutan dalam dua hari terakhir, akhirnya tiga sekolah dibuka per hari ini (Rabu, 8/1), sisa satu sekolah dan Kantor Desa yang masih ditutup," katanya.

Ariston mengatakan, sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Flores Timur Antonius Hadjon, dan bupati menyerahkan persoalan tersebut agar diurus melalui jalur hukum.

Namun demikian, pihaknya akan mencoba kembali melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan warga sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.

"Dalam satu atau dua hari ke depan kami coba lakukan pendekatan lagi sehingga kami berharap agar semua fasilitas dibuka kembali dan beroperasi secara normal demi kepentingan banyak orang,” katanya.