Komisi IV DPR: diplomasi sawit jalan, pemanfaatan lokal dilanjutkan

diplomasi sawit yang dilakukan Pemerintah Indonesia terjadi secara konsisten, bahkan bukan hanya pemerintah, parlemen antarkedua negara pun sempat menjalin komunikasi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Panggah Susanti memandang diplomasi produk sawit yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap dugaan diskriminasi oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) perlu dijalankan.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu meningkatkan penggunaan produk sawit di dalam negeri.

“Gugatan tetap saja dilakukan, cari kuasa hukum yang baik, tetapi ada juga aksi lain yang bersifat konkret, yaitu pemanfaatan sawit di dalam negeri,” kata Panggah dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Panggah, diplomasi sawit yang dilakukan Pemerintah Indonesia terjadi secara konsisten, bahkan bukan hanya pemerintah, parlemen antarkedua negara pun sempat menjalin komunikasi.

Baca juga: Hadapi Uni Eropa di WTO, RI gunakan tim kuasa hukum internasional

Pada prinsipnya, lanjut Panggah, yang diinginkan Indonesia terhadap gugatan tersebut adalah perdagangan yang adil dan tidak terjadi diskriminasi.

“Memang ini politis. Bahkan, antarparlemen sudah sempat membicarakannya,” ungkap mantan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian ini.

Untuk itu, Panggah mendorong Indonesia lebih agresif memanfaatkan potensi sawit yang begitu besar di dalam negeri, salah satunya dengan penguasaan teknologi.

“Jadi, akademisi dari ITB (Institut Teknologi Bandung) atau dari universitas lain yang harusnya menciptakan teknologi agar sawit kita dapat dihilirisasi di dalam negeri,” ujar Panggah.

Hal senada disampaikan Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, bahwa hilirisasi sawit perlu dilakukan saat gugatan berjalan.

“Kita harus beyond dari ini, mencari produk hilir yang lebih besar nilai tambahnya,” ujar Andry.

Baca juga: RI siap hadapi Uni Eropa terkait sawit di WTO

Menurut Andry, implementasi biofuel menjadi turunan yang paling cepat, namun nilai tambahnya masih rendah dari produk CPO.

“Sembari proses diplomasi ini jalan, kita berharap ada dua hal utama yang perlu terus dilakukan oleh Indonesia yakni hilirisasi secara masif dan juga diversifikasi produk ekspor,” pungkasnya.