Komisi VI DPR bentuk Panja Rempah selesaikan masalah lada

Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Panitia Kerja (Panja) Rempah, guna menyelesaikan permasalahan lada putih Bangka Belitung serta komoditas hasil perkebunan ekspor lainnya di Indonesia.

"Lima Pimpinan Komisi VI DPR sudah sepakat untuk membentuk Panja Rempah untuk menyelesaikan masalah lada putih ini," kata Anggota Komisi VI DPR Republik Indonesia, Bambang Patijaya saat berkunjung di Biro LKBN Antara Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan pembentukan Panja Rempah ini lebih difokuskan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan harga, ekspor dan pengembangan perkebunan lada putih Bangka Belitung yang lima tahun terakhir ini mengalami penurunan drastis.

"Kita sudah menerima surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas dan mencari solusi dari permasalahan lada putih ini," ujarnya.

Menurut dia pembentukan Panja Rempah ini mengingat permasalahan lada ini yang sudah berlarut-larut dan merugikan petani, karena harga komoditas itu di pasar lokal rendah.

Selain itu, panitia kerja juga sebagai upaya mengantisipasi permainan para pembeli lada putih di pasar internasional yang mengakibatkan harga komoditas khas daerah anjlok di pasar dunia yang berimbas langsung kepada petani.

"Panja Rempah ini skemanya lebih besar, karena anggota legislasi lainnya juga bisa juga membahas masalah pala, cengkeh, kayu manis dan lainnya, namun fokusnya tetap di lada putih," katanya.

Ia berharap panja ini menjadi sesuatu yang solutif terhadap permasalahan komoditas perkebunan ekspor Indonesia dan Komisi VI DPR RI siap melakukan dialog dengan pembeli di luar negeri untuk mencari solusi terbaik dari masalah ini.

"Ekspor lada putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2019 hanya senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp2 triliun atau turun drastis jika dibandingkan lima tahun sebelumnya mencapai 580 juta dolar AS atau setara Rp8 triliun per tahun," katanya.

Selain itu, harga lada ditingkat petani pada 2019 juga masih rendah hanya kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram jika dibandingkan sebelumnya mencapai Rp160.000 per kilogram.

"Masalah lada ini harus segera diselesaikan, karena potensi ekonominya sangat besar untuk kemajuan pemerintah dan masyarakat daerah ini," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Babel itu.