Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Hajriyanto Yasseir Thohari di Jakarta, Jumat mengusulkan sebaiknya dipikirkan kemungkinan mengganti kata "pemerintah" menjadi "administrasi", terutama untuk daerah. "Sebab, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, birokrasi pemerintahan masih seperti dulu, belum tersentuh reformasi. Banyak pejabat atau pegawai masih bergaya memerintah," katanya. Kondisi itu kemungkinan karena namanya masih "pemerintah". Karena itu, sebaiknya kata "pemerintah" diganti saja dengan kata lain, misalnya "administrasi". Begitu pula dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS), di usulkan diganti namanya menjadi "Pelayan Publik" atau "Public Servant". Perubahan ini, kata dia, untuk mengubah mentalitas mereka yang cenderung suka memerintah. "Ini sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma baru birokrasi pemerintahan sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," katanya. Hajriyanto juga berpendapat, tidak ada artinya reformasi politik, bahkan reformasi itu omong kosong, jika tidak diikuti dengan reformasi birokrasi pemerintahan. "Sayangnya reformasi birokrasi sangat lamban. Birokrasi masih tetap `status quo`. Birokrasi Indonesia masih menjadi masalah (part of problem) daripada pemecah masalah (part of solution)," katanya. Selain itu, menurut dia, birokrasi pemerintah masih merupakan birokrasi yang minta dilayani daripada melayani. "Tegasnya, birokrasi pemerintahan masih jauh dari sikap melayani publik. Apalagi birokrasi di daerah, masih bergaya `ambtenaar" zaman kolonial, masih seperti zaman kompeni dulu," katanya. Menurut dia, birokrasi kegemarannya mengutip pajak dan pungutan berdasarkan Perda atau di bawah Perda serta bergaya penguasa.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008