Demokrat dukung sikap tegas pemerintah terkait Natuna

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung sepenuhnya sikap pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI, khususnya di perairan Natuna Utara.

"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat pada tahun 2005—2006, pada saat itu presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI, tidak ada istilah kompromi. Maka, mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI," kata Syarief Hasan d iGedung MPR RI, Jakarta, Selasa.

Dia menceritakan ketika kasus Ambalat, SBY bersikap tegas bahwa kalau mau perang, tidak masalah. Namun, Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan persoalannya melalui diplomatik.

Menurut dia, terkait dengan kasus di perairan Natuna, sikap tegas pemerintah Indonesia sudah ditunjukkan sehingga tinggal pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merespons hal tersebut.

"Saya memberikan penghargaan dan sangat respek kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti pernyataan Presiden Jokowi yang tegas dan harus diikuti Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Upaya menjaga kedaulatan NKRI, kata Syarief, ada implikasinya terhadap sektor ekonomi, khususnya investasi. Namun, hal itu merupakan risiko dalam menjaga kedaulatan.

Menurut dia, RRT merupakan investor ketiga terbesar di Indonesia. Namun, Tiongkok sangat membutuhkan Indonesia sehingga tidak perlu khawatir dengan implikasi terhadap ekonomi Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan.

"RRT juga membutuhkan kita, jadi kita harus tegas dan tidak boleh negosiasi. Kita hanya menginginkan agar RRT menaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," katanya.

Syarief menilai saat ini pemerintah Indonesia sudah kompak dalam menghadapi persoalan di Natuna karena sudah ada instruksi langsung Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus tegas dan tidak ada kompromi.

Ia bersyukur atas pernyataan Pemerintah yang menyatakan upaya diplomasi bukan berarti negosiasi dengan RRT sehingga itu harus diapresiasi.