Politik kemarin, honoris causa Megawati hingga soal Natuna

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 6/1) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai Megawati dapat gelar honoris causa dari Universitas Soka, Tokyo, Jepang, hingga perkembangan situasi di Natuna.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Megawati terima gelar doktor honoris causa dari Universitas Jepang

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Soka di Tokyo, Jepang.

"Soka University Tokyo akan menganugerahkan gelar doktor honoris causa bidang kemanusiaan untuk Ibu Megawati," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Panglima resmikan Pusat Informasi Maritim TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

"Pada hari ini, Senin 6 Januari 2020 Pusat Informasi Maritim TNI saya resmikan," kata Panglima TNI.

Selengkapnya di sini

Pemprov Papua menunggu surat tertulis pengunduran diri Wabup Nduga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua hingga kini masih menunggu surat atau keterangan tertulis terkait pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga Wentius Nimiangge yang sempat viral belum lama ini.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah memberikan tugas kepada Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa untuk memastikan dan menangani permasalahan pengunduran tersebut.

Selengkapnya di sini

Anni: 500 kapal nelayan dikerahkan ke Natuna

Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menyatakan siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus ikut membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna.

"Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI," kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin.

Selengkapnya di sini

Presiden tegaskan tak ada tawar-menawar soal kedaulatan terkait Natuna

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini