Kepala baru kantor penghubung berharap Hong Kong kembali pulih

Pada setengah tahun terakhir, situasi di Hong Kong sudah sangat menghawatirkan. Semuanya berharap Hong Kong bisa kembali ke jalur yang benar

Hong Kong (ANTARA) - Kepala baru kantor penghubung China di Hong Kong Luo Huining, pejabat paling senior China daratan yang berbasis di kota tersebut, menyatakan pada Senin bahwa China sebelumnya adalah pendukung terkuat dari pusat keuangan Asia, yang diharapkan untuk kembali ke "jalur yang benar".

Kantor penghubung, yang bertugas melapor ke dewan atau kabinet China, adalah wadah untuk Beijing memproyeksikan pengaruhnya di Hong Kong. Kantor penghubung itu akhir-akhir ini banyak dikritik karena salah dalam menilai situasi di Hong Kong -- kota yang mengalami lebih dari enam bulan kegiatan protes pro-demokrasi.

Dalam komentar pertamanya kepada media sejak Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Masyarakat China pada Sabtu mengumumkan bahwa dia telah menggantikan Wang Zhimin, Luo Huining (65) mengatakan bahwa dia "tidak asing dengan Hong Kong".

"Teman sebangsa di Hong Kong sudah berkontribusi penting pada reformasi, keterbukaan, dan memodernisasi negara kita. Tanah Air (China) akan selalu menjadi pendukung terkuat Hong Kong," kata Luo pada wartawan.

"Pada setengah tahun terakhir, situasi di Hong Kong sudah sangat menghawatirkan. Semuanya berharap Hong Kong bisa kembali ke jalur yang benar."

Pada November tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa Beijing mempertimbangkan beberapa calon potensial untuk mengganti Wang Zhimin sebagai tanda ketidakpuasan pemerintah China terhadap kantor penghubung yang menangani krisis yang terjadi di Hong Kong.

Sampai November 2019, Luo adalah pejabat senior China yang memimpin Partai Komunis di provinsi selatan Shanxi, dimana ia ditugaskan untuk membersihkan wilayah yang kaya dengan batu bara dan aksi penyuapan itu, di mana korupsi sebelumnya sudah parah seperti kanker.

Sebelum pindah ke Shanxi, Luo juga menjadi pejabat tinggi partai di bagian barat provinsi Qinghai.

Protes yang terjadi di Hong Kong memuncak pada Juni 2019 untuk menolak RUU Ekstradisi yang memungkinkan para tersangka kasus kriminal untuk dikirim ke China daratan, dimana hukum dikendalikan oleh Partai Komunis.

Aksi protes di Hong Kong itu telah berevolusi menjadi gerakan pro-demokrasi, dengan kemarahan yang terus berkembang menjadi persepsi bahwa Beijing terlalu ikut campur dalam urusan Hong Kong -- kota yang dijanjikan memiliki otonomi tingkat tinggi sejak dikembalikan dari Inggris ke Pemerintahan China pada 1997.

Sumber: Reuters