Kurangi ketegangan Natuna, Kapuspen TNI sebut itu urusan diplomasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi, menyebutkan, TNI tidak bertugas untuk mengurangi ketegangan yang di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau menyusul pelanggaran yang dilakukan kapal ikan dan Coast Guard China.

"Kalau untuk mengurangi ketegangan, itu sudah urusan diplomatik. Urusan TNI adalah urusan keamanan laut, urusan pengamanan perbatasan di wilayah, urusan pengamatan dan pengintaian apa yang terjadi di wilayah kedaulatan dan wilayah ZEE kita," kata Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, tugas TNI dalam melakukan pengamanan perbatasan dilakukan dengan operasi rutin.

Termasuk operasi kemaritiman mulai dari operasi pengamanan perbatasan laut, operasi pengamanan laut, operasi siaga tempur laut, hingga operasi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang dilakukan oleh unsur-unsur bawahan Kogabwilhan.

"Jadi perkara ketegangan itu sudah urusan diplomasi. TNI melaksanakan operasi-operasi rutin yang digelar sepanjang tahun," ujarnya.

Menurut Sisriadi, masuknya kapal ikan China yang kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG) di perairan Natuna merupakan salah satu bentuk upaya provokasi yang dilakukan untuk memancing reaksi dari TNI. Jika TNI sampai terpancing, maka justru bisa berakibat lebih merugikan.

"Kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karenanya, para prajurit kita, mereka melakukan tugasnya dengan rules of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Natuna, TNI tetap akan menjalankan prosedur hukum internasional yang sudah disepakati bersama. TNI, dalam hal ini TNI AL dan AU tetap akan melakukan prosedur yang sudah disepakati secara internasional.

"Sebagai negara yang patuh kepada hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan. Prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi dengan aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum laut nasional dan hukum laut internasional," kata Jenderal bintang dua ini.