Canberra (ANTARA News) - Pemerintah Australia berjanji memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar enam juta dolar Australia atau sekitar 43,2 miliar rupiah sebagai bagian dari dukungan negara itu pada demokrasi Indonesia.

Komitmen Australia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Stephen Smith dalam konferensi pers bersama Menlu Nur Hassan Wirajuda, seusai keduanya memimpin delegasi menteri masing-masing negara pada pertemuan Forum Menteri Australia-Indonesia (AIMF) ke-sembilan di Canberra, Rabu sore.

Dana tersebut akan disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum Australia, kata Menlu Smith.

Ia mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di negara dengan jumlah penduduk yang besar jauh lebih sulit dibandingkan dengan Australia.

Menlu Smith juga menyinggung dukungan pemerintahnya pada penyelenggaraan Forum Demokrasi di Bali pada 9-10 Desember 2008 dan mengkonfirmasi rencana kehadiran Perdana Menteri Kevin Rudd pada pertemuan tersebut.

Sementara itu, Menlu Hassan Wirajuda, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyambut hangat kehadiran PM Rudd dalam pertemuan Forum Demokrasi maupun upaya bersama kedua negara mempromosikan demokrasi, hak azasi manusia dan pemerintahan yang bersih di kawasan.

Kehadiran Forum Demokrasi itu sangat penting untuk mempromosikan agenda dan wacana demokrasi di kawasan, katanya.

Pertemuan AIMF kesembilan yang berlangsung di gedung Parlemen Australia itu diikuti enam orang menteri Australia dan enam orang menteri Indonesia.

Dari pihak Australia hadir Menlu Stephen Smith, Menteri Perdagangan Simon Crean, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Senator Chris Evans, Menteri Perubahan Iklim dan Air Senator Penny Wong, Menteri Lingkungan Hidup Peninggalan Sejarah dan Seni Peter Garrett, Jaksa Agung Robert McClelland dan Menteri Dalam Negeri, Bob Debus.

Dari pihak Indonesia hadir Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.

Pernyataan bersama

Pertemuan tersebut menghasilkan "Pernyataan Bersama Menteri tentang Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Manusia", serta "Pernyataan Bersama Menteri AIMF Kesembilan" berisi 47 poin yang mencakup berbagai isu hubungan dan kerja sama bilateral dan respons kedua negara pada masalah global.

Di antara poin-poin yang disinggung adalah rencana aksi Perjanjian Lombok, penanganan masalah kontra-terorisme, pencurian ikan (illegal fishing), keamanan transportasi dan paket bantuan keselamatan transportasi, hubungan pertahanan dan keamanan, komitmen pada perlucutan senjata dan non-proliferasi, serta penanganan masalah perubahan iklim, serta Forum Demokrasi Bali yang akan dipimpin bersama Presiden Yudhoyono dan PM Rudd.

Dalam pernyataan bersama itu, para menteri Indonesia dan Australia juga merespons masalah krisis keuangan global. Kedua pihak menyambut baik KTT Pemimpin G-20 yang akan berlangsung 15 November.

Mereka pun menyepakati penyelenggaraan AIMF kesepuluh akan berlangsung di Indonesia akhir 2009. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008