Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan negara selama ini mempraktikkan politik layang-layang kepada Front Pembela Islam (FPI).
"Artinya, dalam urusan dengan FPI, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan aturan dan selalu tarik ulur," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Sabtu.
Baca juga: Akademisi: FPI harus ikut aturan negara
Dia mengemukakan hal itu terkait dengan sikap pemerintah yang seolah tidak tegas terhadap FPI.
Menurut dia, kekuatan negara terletak pada kemampuannya mengendalikan perilaku masyarakat.
Baca juga: FPI tak peduli SKT, Ngabalin ingatkan soal aturan negara
"Kasus FPI terkesan negara didikte, namun fakta menunjukkan bahwa ada pembangkangan yang dilakukan oleh FPI agar terkesan pada publik bahwa ormas ini memiliki 'powerfull', padahal sebenarnya secara realitas FPI berada pada posisi 'powerless'," katanya.
Dengan demikian, kata dia, ormas yang tidak tunduk pada negara harus dilihat sebagai bentuk resistensi, sehingga perlu ditindak jika melanggar hukum.
Baca juga: Mahfud tegaskan SKT FPI tak bisa dimintakan orang lain
Menurut dia, FPI bukan ancaman, dan bukan pula kekuatan yang harus ditakuti.
FPI hanyalah kumpulan orang-orang yang ingin mencari panggung, maka politik kompromistis yang diterapkan oleh negara harus dihentikan dan digantikan dengan politik ketegasan.
Baca juga: Tak cantumkan Pancasila di AD/ART, SKT FPI terganjal
"Hal ini penting agar opini soal FPI tidak digoreng ke mana-mana," kata mantan Pembantu Rektor I UMK ini.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
