New York, (ANTARA News) - Pemerintahan Bush ternyata telah memberikan perintah rahasia kepada militer Amerika Serikat untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Alqaeda dan gerilyawan lainnya di Suriah, Pakistan dan tempat-tempat lain.Kantor berita PTI yang mengutip harian the New York Times (NYT) melaporkan bahwa militer AS sejak 2004 telah menggunakan wewenang rahasia ini untuk melancarkan hampir selusin serangan yang tak diungkapkan terhadap Alqaeda.NYT mengutip keterangan para pejabat tinggi yang mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Donald H Rumsfeld menandatangani perintah rahasia itu pada musim semi 2004 dengan persetujuan Presiden Bush.Perintah rahasia itu memberi wewenang kepada otoritas militer untuk menyerang jaringan teroris Alqaeda di manapun di dunia dan sebuah mandat untuk melaksanakan operasi di negara-negara yang tak berperang dengan AS, kata laporan itu.Pada tahun 2006, sebuah tim khusus AL menyerang suatu kompleks yang diduga milik kaum militan di kawasan Banjaur, Pakistan, kata harian itu yang mengutip seorang mantan pejabat tinggi Badan Intelijen AS (CIA).Para pejabat itu melihat seluruh misi tersebut "yang terekam oleh kamera video yang dipasang di pesawat Predator" milik CIA, yang dikendalikan dari jarak jauh. Hasil rekamannya dapat dilihat di sebuah unit di markas CIA di Virginia.Beberapa misi militer telah dilakukan berkoordinasi dengan CIA, kata mereka. Dalam operasi-operasi lain seperti serangan Operasi Khusus di Suriah pada 26 Oktober tahun ini, komando militer bertindak dengan dukungan operasi-operasi yang didalangi CIA.Tapi, banyak juga operasi ditangguhkan dalam empat tahun terakhir. Para pejabat senior pemerintah telah memutuskan dalam beberapa kasus, misi-misi itu terlalu berisiko, bisa menimbulkan masalah diplomatik atau bergantung pada bukti-bukti yang tak cukup.Cukup banyak pejabat atau perwira, termasuk mantan pejabat intelijen dan perwira militer dan juga pembuat kebijakan pemerintahan Bush, melukiskan rincian perintah militer 2004 itu, kata koran NYT.Jurubicara Gedung Putih dan Departemen Pertahanan dan pihak militer menolak untuk berkomentar.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008