Pemerintah siapkan rusun bagi 800 KK untuk normalisasi Ciliwung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Pusat sudah menyiapkan rumah susun (rusun) bagi 800 kepala keluarga yang harus dipindahkan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kalau untuk normalisasi kita juga sudah menyiapkan rusunnya untuk 800 KK bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kita sudah siapkan sebenarnya di Pasar Rumput," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Basuki menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Julari Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Merdeka.

Proyek normalisasi pertama kali dicetuskan oleh Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah menanggulangi banjir besar pada 2012.

Proyek normalisasi pun berjalan sejak Desember 2012, namun memasuki tahun 2018 proyek ini mandek. Dari total 33,5 kilometer bantaran kali yang harus dinormalisasi hanya 16 km yang selesai dan masih menyisakan 17,5 km.

"Di Jakarta, 'master plan' pengendalian (banjir) Jakarta ini pasti semua juga sudah tahu, sudah ada sejak tahun 1973 kemudian 'di-review' oleh JICA tahun 1997 dan 2007. Ini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan antara Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kalau di wilayah Timur sudah ada dampaknya, Kelapa Gading kan sekarang relatif tidak kebanjiran, kemarin juga saya kira sudah bisa dikendalikan," tambah Basuki.

Saat ini yang harus dilakukan, menurut Basuki, adalah memperbesar kemampuan Sungai Ciliwung menampung air.

"Debit air di Kali Ciliwung 570 meter kubik/detik sebelum dinormalisasi, lebarnya sungai itu hanya sekitar 10-20 meter untuk menampung debit air yang hanya 200 meter kubik per detik, padahal debit banjir Ciliwung sampai 570 meter kubik per detik, sehingga memang harus dibesarkan kapasitas tampung kali Ciliwungnya, termasuk kalau sodetan itu jadi, itu mengalirkan 60 meter kubik per detik debit banjir kali Ciliwung Kanal Banjir Timur sehingga beban di Manggarai atau yang di hilir akan menjadi lebih kecil," jelas Basuki.

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dalam menangani banjir di Jakarta Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan dua bendungan di kawasan hulu.

"Jadi penanganan banjir di Jakarta ini di bagian hulu kita bangun dua bendungan yaitu bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi, semua akan kita kerjakan pada tahun 2020 ini. pembebasan lahannya sudah lebih dari 95 persen jadi saya kira mudah-mudahanan fisiknya bisa kan kita lakukan secepatnya," ungkap Basuki.

Sedangkan untuk sodetan dari 1,2 km sudah diselesaikan 600 meter.

"Tinggal kurang 600 meter. Ini Pak Gubernur sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan masyarakat untuk membebaskan 'intake-nya' (bangunan pengamblian air baku), supaya kita bisa bikin 'intake-nya' di Ciliwung itu bisa dialirkan, Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama akan bisa kita bebaskan," jelas Basuki.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan lain. Bukan normalisasi, Anies punya ide naturalisasi. Program ini, disebutnya, akan mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.