Jakarta (ANTARA News) - Partai Merdeka memang bukan partai besar meski tak sudi disebut sebagai partai gurem, sehingga target untuk Pemilu 2009 pun hanya 2,5 persen kursi DPR atau empat juta suara.
Target suara pemilu 2009 itu sama dengan batas minimal perolehan kursi di DPR atau "Parliamentary Threshold". Jika tidak mencapai target tersebut, maka suatu partai bakal terlempar atau bisa ikut pemilu berikutnya.
Jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Merdeka pada Pemilu 2004 yang mendapat kurang-lebih satu juta orang saja, angka empat juta suara atau 2,5 persen itu pun dirasa masih terlalu besar.
Namun Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Merdeka, Hasannudin M. Kh. mengatakan, untuk tokoh partai yang sedang bereforia, target 2,5 persen justru dinilai terlalu kecil.
"Partai Merdeka tidak memberi target yang terlalu tinggi karena ingin membuat target yang terukur dan dapat dicapai secara bertahap. Modal perolehan suara Partai Merdeka pada pemilu 2004 sebesar satu juta suara, jadi untuk mencapai empat juta suara, tinggal mengejar tiga juta lagi," katanya.
Dengan basis massa yang jelas, maka target memperoleh empat juta pemilih, ia optimis, bisa tercapai.
Basis massa partai berlogo bulatan berwarna hijau-kebiruan itu, menurut dia, sudah jelas sejak awal pendiriannya pada 10 Oktober 2002, yakni tokoh-tokoh koperasi.
Mereka menjadi pengurus partai bernomor urut 41 itu di tingkat nasional maupun daerah yang merepresentasikan kelompok tani, nelayan, pedagang kecil dan menengah.
Di samping itu Partai Merdeka telah memiliki modal politik berupa 100-an orang anggota DPRD hasil pemilu 2004 yang tersebar di berbagai daerah, di mana kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh koperasi yang telah teruji memiliki konstituen.
"Selama lima tahun terakhir mereka tetap menjalin komunikasi intensif dengan konstituennya sebagai bagian dari tugas-tugas kepartaian dan tugas-tugas sebagai anggota DPRD," katanya.
Tujuannya, lanjut dia, jelas, yakni untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi pemilih dan diperjuangkan dalam bentuk kebijakan publik di daerah.
"Ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat sehingga dapat meraih simpati publik dan mendulang suara," tambahnya.
Berebut Massa
Bagaimana jika beberapa partai lain juga mengklaim memiliki basis massa petani, nelayan dan pedagang seperti halnya Partai Merdeka? Misalnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang didirikan tokoh militer Letjen (Pur) Prabowo Subianto.
"Kami melihatnya sebagai sesuatu yang wajar dalam area konstelasi yang terbuka dan demokratis seperti sekarang ini, meski ini menjadi tantangan tersendiri," katanya.
Menurut Ketua Umum Partai Merdeka Rosmawi Hasan, untuk merebut massa paling tidak ada dua strategi yang dijalankan Partai Merdeka. Pertama strategi kelembagaan yang terbagi dalam sejumlah bidang.
Di bidang politik, Partai Merdeka membangun dan memperkuat kapasitas organisasi partai di semua tingkatan beserta organisasi turunannya seperti Perempuan Merdeka dan Pemuda Merdeka.
Di Bidang ekonomi memperkuat kapasitas lembaga ekonomi yang dimiliki kader Partai Merdeka seperti koperasi dan kelompok-kelompok usaha lainnya.
"Sayap politik, bertujuan untuk menciptakan organisasi Partai Merdeka yang efektif untuk merekrut anggota, melakukan pendidikan pengkaderan, sosialisasi dan advokasi ke masyarakat, memenangkan kader menempati kursi legislatif, dan merumuskan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat yang tidak beruntung seperti buruh, tani, dan nelayan," katanya.
Ia mencontohkan, kebijakan yang dirumuskan antara lain pembangunan infrastruktur produktif untuk pertanian rakyat seperti bendungan, membangun jalan-jalan, listrik, dan alat transportasi untuk membuka desa yang terisolir, serta perlindungan usaha dari praktek-praktek tercela seperti monopoli dan persaingan tidak sehat.
Sedangkan sayap ekonomi bertujuan membangun kapasitas lembaga ekonomi kader dan masyarakat seperti koperasi dan kelompok usaha kecil lainnya, misalnya dengan membuka akses permodalan/kredit yang terjangkau, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan administrasi dan keuangan.
Strategi kedua, lanjut Rosmawi, adalah sosialisasi dan membangun komunikasi dengan lembaga eksternal partai seperti mass media, lembaga-lembaga nirlaba, dan organisasi-organisasi lokal masyarakat seperti kelompok paguyuban, forum-forum komunikasi, lembaga-lembaga adat dan lainnya.
"Tujuannya agar visi, misi, dan program perjuangan Partai Merdeka dapat dapat lebih tersosialisasi secara lebih efektif," katanya.
Hanya saja jika dibandingkan partai lain yang juga mengusung keberpihakan pada "wong cilik", lanjut dia, Partai Merdeka lebih beruntung karena telah melakukan "start" lebih awal dalam membangun basis massa ini, sekurang-kurangnya dilakukan secara formal sejak tahun 2002 pada saat partai ini didirikan.
Apalagi, urainya, Partai Merdeka punya tokoh nasional, sekaliber Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi dan UKM pada masa pemerintahan Habibie yang duduk sebagai Ketua Dewan Pendiri.
Adi Sasono sang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu, jelasnya, telah teruji "track record" (rekam jejak)-nya dalam membangun dan memberdayakan kelompok tani, nelayan, dan pedagang kecil, termasuk buruh.
Ditanya siapakah yang bakal diusung Partai Merdeka sebagai Calon Presiden, ia menampik bahwa partainya memiliki calon.
UU Pilpres yang baru disahkan parlemen mensyaratkan, pengajuan calon presiden baru bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi minimal sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara.
"Dengan syarat seberat ini tentu saja Partai Merdeka akan melakukan koalisi dengan partai lain untuk menentukan calon presiden," katanya mengelak.
Nomor urut peserta pemilu : 41
Pengurus
Ketua Umum : Rosmawi Hasan
Alamat : Jl. Mampang Prapatan XII no 6 Jaksel
Alamat laman : http://www.partaimerdeka.or.id
Didirikan : 10 Oktober 2002
Visi
Terselenggaranya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui usaha pengembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdaulat, demokratis, dan mandiri sebagai dasar pergaulan antar bangsa yang berdaya saing dan bermartabat.
Misi
a. Mempercepat perwujudan sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari pembangunan ekonomi nasional.
b. Mendorong pengembangan kehidupan politik nasional yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat, dengan peran serta masyarakat secara langsung.
c. Mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pengembangan sumber daya insani secara berkelanjutan.(*)
Oleh Oleh Dewanti Lestari
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008