Kami terus memonitor bagaimana BNPB dari sisi penanggulangan dan kebutuhan logistiknyaJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memantau segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan banjir di wilayah Jabodetabek.
"Kami terus memonitor bagaimana BNPB dari sisi penanggulangan dan kebutuhan logistiknya. Kemensos juga dari sisi support serta pemda," ujar Menkeu yang akrab dipanggil Ani itu usai pembukaan perdagangan perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis.
Menurut Sri Mulyani, bencana alam seperti banjir memang dapat menyebabkan kerugian yang besar baik dari sisi materiil maupun jiwa.
Baca juga: Sri Mulyani imbau pasar modal dukung program prioritas pemerintah
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah berupaya kerugian-kerugian akibat bencana tersebut dapat diminimalkan.
"Kalau kita bangun infrastruktur dan rusak karena bencana alam yang tidak bisa dihindari, inilah yang merupakan salah satu PR untuk betul menjaga risiko dari berbagai apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, agar mereka mampu antisipasi pola bencana alam yang telah menyebabkan dampak besar," kata Menkeu.
Hujan memang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang dengan intensitas tinggi sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah.
Baca juga: Menkeu optimistis ekonomi RI kembali tumbuh positif pada 2020
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek, bahkan kemungkinan akan terjadi banjir pada bulan Februari dan Maret 2020.
Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan tiga hal yang harus dikerjakan untuk mengatasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di awal 2020.
Baca juga: Presiden Jokowi: Persoalan banjir harus diselesaikan bersama
Pertama, dalam urusan banjir, yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga dinomorsatukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas semuanya harus segera bergerak bersama-sama.
Kedua adalah terkait dengan normalisasi fasilitas umum mengingat banjir sudah masuk ke Bandara Halim, Tol Cikampek, juga di beberapa objek vital.
Yang terakhir adalah kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir.
Baca juga: Pemerintah gratiskan jalan tol dalam kota selama 18 jam
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
