Fakta berharap APBD Kalbar 2020 lebih prorakyat

"Harus diakui bahwa APBD Kalbar tahun anggaran 2019 masih jauh dari prorakyat, karena dari total APBD Rp5,9 triliun, belanja langsung terlihat lebih kecil porsinya sebesar Rp2,7 triliun (45,73 persen) dibanding belanja tidak langsung yang mencapai Rp

Pontianak (ANTARA) - Dewan Daerah Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Kalimantan Barat Lim Kheng Sia mengharapkan APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2020 mendatang lebih prorakyat, mengingat APBD Kalbar 2019 ini dinilai masih jauh dari yang diharapkan.

"Harus diakui bahwa APBD Kalbar tahun anggaran 2019 masih jauh dari prorakyat, karena dari total APBD Rp5,9 triliun, belanja langsung terlihat lebih kecil porsinya sebesar Rp2,7 triliun (45,73 persen) dibanding belanja tidak langsung yang mencapai Rp3.2 triliun (54,27 persen). Dengan angka tersebut, jelas APBD Kalbar masih belum prorakyat," kata Lim Kheng Sia, saat menggelar Catatan Akhir Tahun dengan tema Wajah Anggaran Kabupaten/Kota dan APBDes se-Kalimantan Barat, di Pontianak, Senin.
Baca juga: Gubernur Kalbar segera susun APBD 2019

Dia menyatakan, dengan besaran belanja tidak langsung dari belanja langsung pada APBD Kalbar tahun anggaran 2019 tersebut, jelas bertolak belakang dengan komitmen Pemprov Kalbar dalam mewujudkan transparansi anggaran dan mempercepat pembangunan.

"Bagaimana mau mempercepat pembangunan, sementara anggaran dalam APBD saja lebih besar untuk belanja pegawai. Untuk itu, pada APBD tahun 2020 mendatang ini bisa menjadi catatan bagi Pemprov Kalbar, kalau pun sudah terlambat untuk mengubahnya, paling tidak pada APBD perubahan tahun 2020 mendatang, bisa diperbaiki," ujarnya lagi.

Dia menambahkan, besarnya anggaran belanja tidak langsung menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kalbar masih belum bisa mengutamakan program yang menyentuh langsung untuk masyarakat.

"Kami nilai OPD Kalbar masih belum serius dalam mengkaji program kerja mereka untuk menyentuh langsung masyarakat dan justru program yang dibuat lebih diarahkan untuk menyejahterakan OPD itu sendiri," katanya pula.

Bahkan, kata Lim Kheng Sia, dari total belanja langsung yang ada pada APBD 2019, juga tidak sepenuhnya digunakan untuk program pembangunan, karena jika ditelaah lebih jauh, banyak program OPD yang disisipkan dalam program belanja langsung.

"Kita harapkan, ke depan hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami minta Gubernur Kalbar untuk bisa lebih kritis dalam menelaah APBD Kalbar ke depan, terutama program-program yang ada pada tiap-tiap OPD," katanya lagi.

Lim Kheng Sia menambahkan, besarnya belanja tidak langsung juga disoroti bagi pemkab/pemkot yang ada di Kalbar, dari 14 kabupaten/kota yang ada, hanya ada 4 kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung pada APBD 2019, dengan empat daerah tersebut antara lain Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

"Sedangkan untuk kabupaten lain, belanja tidak langsung masih lebih besar daripada belanja langsung. Ini juga kita harapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah ke depan, agar bisa lebih mengutamakan program prorakyat dalam APBD-nya," ujarnya lagi.