"Membangun infrastruktur pun perlu ada kontribusi bisnis, agar tidak sekedar membangun tapi harus memiliki visi, seperti yang direncanakan dalam membangun kawasan Pontolo Indah, di pintu masuk Kabupaten Gorontalo Utara, namun semuanya berproses alias tidak langsung jadi apalagi memberi harapan palsu," ungkapnya, pada diskusi bersama masyarakat Gorontalo Utara, di kawasan puncak Pontolo Indah, Kecamatan Kwandang, dihadiri Bupati Indra Yasin dan jajarannya, serta ratusan masyarakat daerah itu, Minggu.
Menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait beberapa infrastruktur yang sangat perlu dibangun di daerah itu, Rachmat meyakinkan jika dirinya pun telah membuat "roadmap" percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo, termasuk di Gorontalo Utara.
Hal itu penting kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, sebab merencanakan sesuatu harus memiliki tujuan (goal), agar mudah dibicarakan di tingkat pusat.
Ia berharap, Pemkab
dalam membangun infrastruktur di daerah tidak hanya sekedar membangun, yang penting ada bangunannya, apalagi sekedar ada proyeknya, namun harus ada tantangan yang besar untuk diwariskan ke anak cucu.
"Membangun infrastruktur harus memberi masa depan dan prospek terbaik, agar saat Indonesia berusia 100 tahun nanti, sudah benar-benar menjadi bangsa yang kuat sumber daya manusianya dan tangguh serta kuat ekonominya," ungkap Rachmat.
Ia berharap, masyarakat Gorontalo mampu memanfaatkan keberadaannya sebagai wakil rakyat di Senayan, melalui kerja-kerja bersama khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.
Gorontalo, harus mampu menjadi lima besar daerah termakmur di Indonesia, maka pemerintahan yang ada di provinsi ini harus kompak, termasuk para anggota DPR dan DPD-nya.
Kekompakan itu diperlukan untuk membangun pondasi yang kuat demi pembangunan berkelanjutan, termasuk mampu menyerahkan tongkat estafet kepada sumber-sumber daya manusia unggul yang ada di daerah ini.
Pada kesempatan itu, Bupati Indra Yasin, memanfaatkan momen menyerahkan proposal melalui Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, untuk diperjuangkan di tingkat pusat, khususnya pembangunan infrastruktur yang tidak dimampui melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Seperti, penyelesaian pembangunan jalan by pass Molingkapoto-Moluo di Kecamatan Kwandang sepanjang 9 kilometer, yang masih perlu membangun empat unit jembatan untuk optimalisasi pemanfaatan jalan tersebut.
Serta keinginan membangun jalan penghubung antara wilayah Kepulauan Ponelo dengan wilayah daratan di Kecamatan Kwandang.
"Jika dihitung total dengan daratan, sekitar 1 kilometer panjang jembatan dan jalan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Kecamatan Ponelo Kepulauan, serta berharap jembatan itu menjadi ikon daerah ini," ujar Bupati Indra.
Proposal tersebut juga memuat rencana pembangunan jalan penghubung dari Pelabuhan Anggrek menuju Pelabuhan Kwandang, yang dinilai strategis untuk mewujudkan perekonomian makro daerah itu.
Ditambah keinginan dan harapan terwujudnya fasilitas stadion olah raga (GOR) yang memadai dalam upaya mencetak atlet-atlet berprestasi dari daerah itu.
Baca juga: Wakil Ketua DPR khawatir RI jadi negara konsumsi bukan negara industri
Baca juga: Wakil Ketua DPR RI soroti perkebunan sawit di Kalteng
Baca juga: Komisi IV DPR RI tinjau lokasi karhutla Riau cari solusi permanen
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019