Jerusalem (ANTARA News)- Kabinet Israel, Minggu memutuskan akan menghentikan semua bentuk dukungan baik langsung maupun tidak langsung bagi permukiman-permukiman Yahudi di Tepi Barat yang tidak memiliki izin dari negara. Keputusan itu dibuat setelah satu diskusi pemerintah mengenai jumlah insiden yang meningkat dan aksi kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina dan pasukan Israel di Tepi Barat. Tindakan itu melarang semua dukungan keuangan dan prasarana kepada pos-pos depan yang dibangun dekat permukiman-permukiman Israel yang tidak diakui dan didukung. "Mayoritas penduduk di Tepi Barat tinggal di sana secara sah," kata PM Ehud Olmert kepada para menterinya dalam sidang mingguan kabinetnya. Ia mengatakan, ada "satu kelompok yang tidak kecil adalah orang liar yang berkelakuan agaknya mengancam hukum dan ketertiban. Para pemukim yang tinggal di pos-pos depan biasanya dianggap lebih radikal ketimbang mereka yang tinggal di dalam permukiman-permukiman. Pengosongan sebuah pos depan dekat Al Khalil (Hebron) baru-baru ini menyebabkan tentara-tentara Israel cedera ketika menyingkirkan para pemukim dan selama musim panen zaitun pra warga Palestina diserang oleh para pemukim bertopeng. Beberapa pemukim juga menyerukan pembalasan terhadap tentara Israel yang mengungsikan mereka. Keputusan kabinet itu juga menyerukan pemberlakuan lebih jauh peraturan hukum terhadap para pemukim di Barat sehubungan dengan aksi-aksi kekerasan serta usaha-usaha untuk membangun pos-pos depan baru tanpa izin. PBB menganggap semua permukiman Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur ilegal, satu sikap yang ditentang Israel. Gerakan "Peace Now" Israel di lamannya mengatakan lebih dari 260.000 pemukim Israel tinggal di 121 permukiman yang diakui di Tepi Barat dan ditambah 100 pos depan di Tepi Barat. Sekitar 200.000 pemukim tinggal di Jerusalem Timur, menurut perkiraan mereka. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
