Timnas Bisnis Militer Segera Serahkan Rekomendasi ke Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI akan menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah pada tiga bulan mendatang sehingga seluruh proses pengambilalihan bisnis militer dapat selesai tepat waktu yakni Oktober 2009. Wakil Ketua Tim Pengawas Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis TNI Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin kepada ANTARA News di Jakarta, Senin, mengatakan, Tim Pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI telah menyampaikan rekomendasinya kepada Tim Pengarah dan Tim Pengawas Timnas Pengalihan Bisnis TNI pada 31 Oktober 2008. "Kini rekomendasinya tengah dibahas oleh Tim Pengarah dan Tim Pengawas Timnas Pengalihan Bisnis TNI, untuk kemudian dihasilkan satu rumusan rekomendasi kepada Presiden, untuk diterbitkan Peraturan Presidennya," katanya usai menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Brigjen TNI Slamet Hariyanto mengatakan, Tim Pelaksanaan Timnas Pengalihan Bisnis TNI dalam rekomendasiya tetap mempertahankan keberadaan koperasi dan yayasan di lingkungan TNI, sepanjang koperasi dan yayasan itu tidak melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan (profit)."Koperasi dan yayasan itu tetap dipertahankan, terutama yang menyangkut kesejahteraan prajurit. Kalau koperasi dan yayasan itu berbisnis, maka bisnisnya dihentikan, sedangkan koperasi dan yayasannya tetap dan harus berjalan sesuai UU koperasi serta yayasan yang berlaku," ujarnya.Sementara itu, Anggota Tim Nasional Pengalihan TNI Catharina Widyasrini mengatakan, pihaknya memang kesulitan untuk membedakan mana koperasi dan yayasan yang berorientasi mengejar profit mana yang tidak."Lagi pula, unit usaha koperasi dan yayasan ini mempunyai landasan hukum yang sangat kuat," katanya.Sebelumnya, tim ini telah mendata sekitar 1.900 koperasi dengan 605 unit usaha dan 25 yayasan dengan 893 unit usaha di lingkungan TNI. Untuk memudahkan pekerjaan ini, tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2003 ini sudah meminta dokumen, keterangan, data dan berkunjung langsung ke aktivitas bisnis TNI. Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI menyatakan, keseluruhan nilai aset bisnis TNI tercatat Rp3,4 triliun atau lebih tinggi dari hasil inventarisasi yang dilakukan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB) yakni Rp1,5 triliun. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008