PMI: dana bantuan korban gempa Lombok guna tingkatkan kualitas hunian

Mataram (ANTARA) - Kepala Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Sumarsono, meminta agar bantuan non-tunai (BNT/Cash Voucher senilai Rp7 juta kepada masing-masing empat ribu keluarga korban gempa Lombok digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian.

"Buat apa beli 'handphone' sementara di rumahnya tidak ada jamban atau masih memilih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun atau bantaran sungai," katanya saat memantau jalannya pendistribusian kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan buku tabungan ke wilayah Desa Belanting, Lombok Timur dan Pendua di Lombok Utara, Sabtu (28/12).

"Kita ingin warga terdampak kembali menata hidup dengan hunian sederhana tapi sehat," katanya menambahkan.

Dalam kegiatan pemantauan tersebut, día juga didampingi oleh Koordinator Lapangan International Federation Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Christie Samosir, dan Kepala Pengurus PMI Lombok Timur, H Abdul Hafiz. Sementara Kabupaten Lombok Utara didampingi Ketua PMI KLU, Endri.

Sejak 15 Desember 2019, PMI didukung penuh oleh IFRC memberikan Bantuan non Tunai bagi keluarga penerima manfaat terdampak gempa Lombok di tiga kabupaten di NTB, Kabupaten Lombok Utara (Desa Salut, Loloan, dan Pendua), Kabupaten Lombok Timur (Desa Belanting, dan Darakunci), dan Kabupaten Lombok Barat (Desa Guntur Macan, Dopang, dan Gelangsar).

Proses hingga kini masih berjalan dengan beberapa tahapan proses. Dimulai dari verifikasi penerima manfaat, sosialiasi program, distribusi kartu penerima manfaat, Cash Literacy (sesi pengelolaan dana bantuan dengan edukasi hunian yang aman dan sanitasi yang sehat), pendistribusian buku tabungan dan ATM, serta pendampingan penuh relawan PMI kepada penerima manfaat dalam penggunaan dana bantuan.

"Tentu saja masyarakat yang terdampak gempa lebih banyak dari empat ribu keluarga. bantuan ini difokuskan untuk keluarga yang rumahnya benar-benar hancur atau rusak parah dan kelompok yang paling sulit untuk pulih kembali seperti keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan, dan keluarga dengan anggota kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas," Christie Samosir.

Ditambahkan, semua data merupakan data yang telah di"assesment" oleh 110 relawan PMI bersama masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan daftar penerima manfaat ini diumumkan juga dan disebarkan tempat-tempat publik, sehingga seluruh anggota masyarakat-pun tahu, siapa saja yang menerima bantuan ini.

"Tentu saja pasti ada kekurangan, tapi kami bisa memastikan penyaluran bantuan ini dipantau, bisa diukur, transparan, melalui platform PMI CBI (Cash Base Intervention) System yang secara real time bisa dilihat," kata Christie.

Semua tahapan program telah diikuti dan diterima semua penerima manfaat. Dalam waktu dekat pihak Bank yang telah bekerja sama dalam program ini bersama PMI akan melakukan dua tahap transfer, tahap pertama warga memperoleh 60 persen dari total bantuan dan sisanya 40 persen akan ditransfer satu bulan setelah penyaluran tahap pertama.

"Dalam proses pemantauan tahap transfer pertama ini, para relawan PMI akan memantau dan mendampingi masyarakat selama satu bulan ini. Mereka akan memastikan masyarakat yang akan memperbaiki jamban atau dapur atau bagian rumahnya yang rusak dengan prinsip-prinsip hunian lebih aman. Terutama memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak membeli material yang bisa mengganggu kesehatan seperti asbes," katanya.