Kapolda Sulut: Penggunaan anggaran DIPA harus transparan

Manado (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto mengatakan penggunaan anggaran DIPA tahun anggaran 2020 hendaknya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Sehingga dapat menghasilkan 'output' dan 'outcome' yang telah ditargetkan demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Sulut serta suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," kata Kapolda pada acara penyerahan DIPA TA 2020 dan penandatanganan Pakta Integritas, di Hotel Mercure, Tateli Minahasa, Sabtu.

DIPA masing-masing Satker diserahkan oleh Kapolda Sulut kepada para Kasatker selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, sekaligus dilakukan penandatangan Pakta Integritas 2020.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulut Irjen Pol Alex Mandalika, seluruh PJU Polda, para Kapolres, Kapolresta jajaran, para pengemban fungsi perencanaan dan keuangan seluruh jajaran Polda Sulut.

"Penandatangan pakta integritas tujuannya untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kita yakni Polda Sulut dengan baik, benar, transparan dan akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Kapolda.

Kapolda juga mengajak seluruh Kasatker untuk bersama sama mengelola anggaran 2020 secara benar agar tujuan penggunaan anggaran dapat tercapai semaksimal mungkin dan dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pelaksanaan penyerahan DIPA disertai penandatangan Pakta Integritas merupakan komitmen Polri dalam memberantas KKN.

"Sebagai pejabat publik, Polri mengemban tugas melaksanakan anggaran negara yang dipertanggungjawabkan kepada Polri sendiri. Dan ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar sasaran prioritas Polri tahun 2020 dapat tercapai," katanya.