Kemenko Perekonomian dorong budi daya pisang bidik pasar ekspor

Solusinya, perlu ada kerja sama kemitraan antara pemerintah dan swasta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong budi daya produk pertanian salah satunya dengan menanam pisang di beberapa daerah di Indonesia untuk menekan impor sekaligus membidik pasar ekspor.

"Pemerintah mendorong pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor sebagai program prioritas yang menjadi quick wins kami," kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Penanaman perdana pengembangan hortikultura untuk pisang cavendish berorientasi ekspor tingkat nasional itu diadakan di Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali.

Menurut dia, pisang cavendish merupakan satu satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek karena bernilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas, baik dalam dan luar negeri.

Hasil produksi hortikultura itu, kata dia, diharapkan dapat menjadi subtitusi buah impor yang berasal dari Filipina dan memenuhi kebutuhan lokal, seperti hotel sehingga dapat menekan defisit perdagangan nasional.

Pemerintah mendorong pengembangan produk memiliki daya saing dan potensi ekspor yang tinggi selain produk hasil industri tapi juga produk dari sektor lain seperti pertanian.

Susiwijono menjelaskan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional semakin strategis dengan kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) menempati posisi ketiga setelah sektor industri dan perdagangan.

Selain itu, lanjut dia, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan.

Ia menyebutkan per bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia mengakui dalam pengembangannya masih terdapat beberapa tantangan di antaranya lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta terbatasnya akses pasar.

"Solusinya, perlu ada kerja sama kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor," katanya.

Sebagai program prioritas, Kemenko Perekonomian akan mengkordinasikan integrasi kebijakan yaitu penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Kemudian peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk, dan peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, peningkatan akses pasar melalui perdagangan dalam jaringan (e-commerce), dukungan logistik, pembangunan sarana prasarana/infrastruktur transportasi dan dukungan kebijakan tarif dan perdagangan internasional.

Sementara itu, dari kalangan swasta, kata dia, PT Great Giant Pineapple (GGP) melakukan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah dan petani melalui pemberdayaan dan saling menguntungkan dalam budidaya/produksi pisang berkualitas ekspor.

"Ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mendorong produk lokal yang berdaya saing global," katanya.

Setelah di Jembrana, rencananya dalam waktu dekat akan segera dilakukan pengembangan di lokasi lain, yaitu di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kemudian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.