Jakarta (ANTARA News) - Meski Bank Indonesia (BI) memutuskan tidak melanjutkan upaya penyelamatan terhadap NV De Indonesische Overzeese Bank (Bank Indover) tetapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diminta untuk tetap masuk lebih jauh menyidik ke dalam anak usaha BI tersebut. "Jika KPK masuk ke Indover karena indikasi penyimpangan sudah jelas terjadi di sana, justru akan membuktikan Kabinet Indonesia Bersatu jauh lebih bersih dari kabinet sebelumnya," kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Minggu. Menurut dia, keinginan Bank Indonesia (BI) untuk menutup Indover sama dengan mencegah KPK dan BPK masuk lebih dalam atas kondisi bank yang bermarkas di Belanda itu yang sesungguhnya. Ia mengatakan, bila serombongan petinggi BI sudah masuk KPK akibat terjerat kasus Indover maka diperkirakan akan terbuka peluang makin banyak bankir bank sentral dan bankir pelat merah akan terseret ke KPK.Maka pilihannya adalah ditutup. Namun, katanya, KPK dan BPK harus tetap masuk ke Indover demi tetap tegaknya keadilan dan kebenaran."Sebagai orang yang meminta Kejaksaan Agung melakukan penyidikan atas kasus ini pada 2000 dan hasilnya tidak memuaskan, kali ini saya percaya KPK akan melakukan yang terbaik demikian pula BPK," katanya.Penyelamatan Indover dengan menyuntik dana Rp7 triliun justru merupakan upaya yang menyinggung rasa keadilan dan hanya menguntungkan pemilik dana besar."Bayangkan bila dana itu dialirkan untuk orang miskin atau UMKM yang hanya mendapat alokasi Rp1,08 triliun dalam APBN 2009," kata ekonom Tim Indonesia Bangkit itu.Ia mengatakan, persetujuan talangan tersebut merupakan bukti bahwa BI, Departemen Keuangan, dan DPR tidak berpihak kepada rakyat kecil.Sebelumnya, BI memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya penyelamatan terhadap bank Indover yang nyaris bangkrut karena kesulitan likuiditas. Penyebab utamanya adalah karena tidak ada dukungan pemangku kepentingan bagi jaminan hukum ke depan. Di samping itu juga karena situasi keuangan global yang penuh dengan ketidakpastian. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008